Pemkab Jepara Hibahkan Tujuh Mobil

Sebanyak tujuh lembaga non-pemerintah di Jepara, Senin pagi (7/12) menerima hibah kendaraan roda empat dari Pemerintah Kabupaten Jepara. Secara simbolis,
penerimaan kendaraan dari berbagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
dilakukan Bupati Jepara Drs. Hendro Martojo, MM, kepada pimpinan lembaga-lembaga penerima. Penyerahan dilakukan di sela-sela upacara peringatan Hari Nusantara Tahun 2009 di halaman Setda Jepara.

Tujuh lembaga penerima hibah adalah RSI. Sultan Hadirin, PC NU, PD Muhammadiyah, LP. Ma’arif Cabang, PMI Cabang, Dewan Pendidikan, dan MUI Kabupaten Jepara. Kendaraan berbagai merek ini diharapkan menjamin kelancaran operasional lembaga penerima bantuan.
“Sebenarnya kendaraan-kendaraan ini telah lama digunakan lembaga-lembaga tersebut. Namun selama ini penggunaannya dalam status pinjam pakai. Bukan hibah. Jadi kami tak memberikan hibah dua kali kepada lembaga yang sama,” kata Hendro Martojo.
Setelah mendapatkan rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), penggunaan kendaraan ini kemudian dibakukan dengan cara hibah. “Jadi lembaga bisa segera mengubah kendaraan operasional ini dari plat merah menjadi plat hitam,” lanjutnya.
Hibah ini disesuaikan dengan aturan yang ada. Sebelumnya, berdasar Permendagri 13/2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, hibah belum bisa dilakukan. Lalu muncullah Permendagri 59/2007 tentang Perubahan Atas Pemendagri No.13/2006 yang memungkinkan pemberian hibah ini.
Terkait alasan hibah, kata bupati, karena lembaga-lembaga ini dinilai memberikan banyak bantaun kepada Pemkab Jepara. “Utamanya memerikan pelayanan kepada masyarakat dalam berbagai bentuk,” lanjutnya lagi.

Tak ada Makelar Penerimaan CPNS

Meski tes penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Jepara telah dilaksanakan Senin (6/12) lalu, masyarakat diharap tetap
memercayakan proses tersebut pada aturan yang berjalan. Harapan ini
kembali disampaikan Bupati Jepara Drs. Hendro Martojo, MM Senin pagi
(7/12) saat menjadi pembina upacara di halaman kantornya. Upacara diikuti
seluruh pegawai di lingkungan sekitar Setda Jepara, serta para pejabat Pemkab
Jepara.

Menurut Bupati, proses penerimaan calon abdi negara dan masyarakat yang dilakukan di Jepara, tak memungkinkan adanya makaler. Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, bupati menjamin bahwa penerimaan CPNS di Jepara tetap dilaksanakan secara bersih dan transparan.
Tahun ini, Pemkab Jepara kembali menginduk kepada Pemerintah Provisni Jawa Tengah dalam melakukan seleksi pegawai. Tak hanya soal-soal tes, proses koreksi juga dilakukan di tingkat tersebut. Pemkab Jepara nantinya hanya akan menerima peringkat peserta tes untuk disampaikan dalam pengumuman kelulusan sesuai jumlah formasi yang ada.
“Kalau ada yang mengaku bisa meluluskan CPNS dengan imbalan tertentu, itu nonsent,” katanya di depan peserta upacara. Untuk itu, masyarakat diminta tak memercayai tawaran seperti itu. “Silakan saja bertanya pada para pegawai yang baru lulus, termasuk sejak tahun 2004,” lanjutnya. Seluruh peserta tes yang lulus, tak dikenakan biaya apapun untuk diproses sebegai CPNS di lingkungan Pemkab Jepara.
Tahun ini Pemkab Jepara mendapatkan lokasi CPNS sebanyak 401 formasi. Dari jumlah tersebut, 221 formasi di antaranya diperuntukkan bagi tenaga kependidikan, 104 formasi tenaga kesehatan, dan 76 sisanya tenaga teknis lainnya.
Sebanyak 8.528 peserta yang dinyatakan lolos seleksi administratif, hari Minggu mengikuti tes di sembilan tempat untuk memperebutkan formasi tersebut. Pengumuman hasil tes akan dilakukan serentak se-Jawa Tengah pada 23 Desember mendatang.

Pantai Bandengan akan Miliki Mini Golf

Fasilitas di lokasi wisata akan bertambah dengan sarana olahraga. Lahan seluas dua hektare di sisi tenggara lokasi tersebut, akan segera menjadi lapangan golf mini. Kepastian ini disampaikan Bupati Jepara Drs. Hendro Martojo, MM, Selasa pagi (1/12), saat berada di lokasi tersebut untuk mencanangkan gerakan one man one tree tahun 2009.

Untuk merealisasikan lapangan yang golf mini yang direncanakan memiliki 9 lobang (nine holes), Pemkab Jepara telah menata lokasi yang luasnya sekitar 15 persen dari seluruh luasan pantai. Saat ini kawasan tersebut masih dalam penataan dan baru selesai pada tahap pembuatan lapangan meliputi penanaman rumput dan perluasan lapangan. Kontur tanah di lokasi ini telah ditata menyesuaikan kebutuhan mini golf area, yang memang belum ada di Jepara. Beberapa fasilitas istirahat juga telah dibangun.

Selain bisa dimanfaatkan untuk taman wisata keluarga, mini golf area ini juga dimaksudkan untuk meningkatkan investasi wisata di lokasi tersebut. “Kawasan yang tertata tentu akan lebih menarik minat investor dari pada saat berupa rawa-rawa,” katanya.

“Semoga akan ada investor yang tertarik untuk berinvestasi di bidang wisata, misalnya dengan membangun hotel, resort, atau fasilitas lain,” lanjutnya.

Sebagai bagian dari kelanjutan rencana ini, momen gerakan one man one tree sebagian dialokasikan di lapangan. Pada Selasa pagi (12/1), bupati, komandan kodim jepara, Kapolres Jepara, Wakil ketua DPRD Jepara, dan sejumlah tokoh melakukan penanaman penghijauan di lokasi tersebut. Hijauan ini diharapkan menjadi bagian untuk mempercantik lapangan.

Lahan Kritis di Luar Hutan Capai 28 Ribu Hektare

Kerusakan lahan yang saat ini terjadi di Jepara ternyata tak hanya berada di dalam hutan. Di luar kawasan hutan, kerusakan lahan yang terjadi akibat ulah manusia juga memprihatinkan. Kondisi ini semakin memperberat upaya rehabilitasi lahan yang harus dilakukan.

Kepala Dinas Kehutanan dan perkebunan Kabupaten Jepara Drs. Wahyudi, MM mengatakan, saat ini kerusakan lahan di luar kawasan hutan mencapai 28.961 hektare. Perinciannya, 1.074 hektare lebih dalam kondisi kritis, 21.737 hektare lebih agak kritis, dan 6.149 hektare lebih sisanya dalam kondisi ptensial kritis.

Dengan kondisi ini, strategi rehabilitasi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Jepara menjadi lebih berat. Agar masyarakat pemilik lahan ikut berpartisipasi, desain rehabilitasi lahan yang dilakukan adalah bagaimana agar kegiatan tersebut memberikan peningkatan kesejahteraan masyarakat. “Di antaranya adalah pemilihan bibit hijauan, yakni jenis multi purpore trees, (MPTs)” kata Wahyudi.

Aksi nasional one man one tree diharapkan bisa membantu kondisi ini. Untuk itu peran swasta, menurut Wahyudi, akan terus didorong.

Sementara itu, program rehabilitasi yang dilakukan Pemkab Jepara tahun depan akan mulai diarahkan juga di lahan hutan lindung. Bupati Jepara Drs. Hendro Martojo, MM mengatakan, kawasan hutan lindung Kecamatan Donorojo tepatnya di seputar Desa Banyumanis, Blingoh, Ujungwatu, dan Jugo sudah berada dalam kondisi memprihantinkan. “Sekitar 1.200 hektare hutan lindung di sana sudah benar-bena gundul sehingga harus segera dikonservasi,” katanya.

Tak hanya itu, kerusakan kawasan pantai dan pulau-pulau kecil juga akan mendapat perlakuan sejenis. :Tak terkecuali di Pulau Panjang yang luasannya disebutkan terus menyuisut. Pada tahun 2003 pun fenomena ini telah terjadi sebagaimana gambar yang ditampilkan Google Earth saat ini,” lanjutnya.

“Untuk merealisasikan hal ini, salah satu kunci utamanya adalah pada tingkat koordinasi dengan semua lembaga terkait, baik vertikal maupun horisontal,” kata Hendro lagi.

Meski gerakan penghijauan biasanya dilakukan mulai bulan Pebruari sampai akhir tahun, bupati merencakan penetapan tahun 2010 sebagai Tahun Rehabilitasi pada awal tahun. “Kemungkinan pada acara malam pergantian tahun atau old and new night,” katanya.

Gerakan One Man One Tree di Jepara, Penanaman Baru Terealisasi 31 Persen

Satu bulan menjelang berakhirnya tahun 2009, Pemerintah Kabupaten Jepara baru merealisasikan 31 persen targetnya dalam gerakan one man one tree. Hal ini diungkapkan oleh Bupati Jepara Drs. Hendro Martojo, MM Selasa pagi (1/12) di Pantai Bandengan saat mencanangkan Bulan Menanam Nasional dan Gerakan Perempuan Tanam/Tebar dan Pelihara (GPTTP). Acara dihadiri seluruh unsur Muspida dan Wakil Ketua DPRD Jepara H. Subangun.

Sebanyak 1.073.631 batang pohon baru ditargetkan tertanam di Jepara tahun ini. Jumlah ini sebanding dengan jumlah penduduk Jepara saat ini. Namun, sebagaimana laporan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Hutbun) Kabupaten Jepara Drs.Wahyudi MM, saat ini baru dilaksanakan penanaman 341.983 batang. “Kami harap target ini bisa terealisasi,” kata bupati.
Momentum awal musim penghujan akan dilaksanakan semaksimal mungkin untuk menggerakkan swadaya masyarakat dalam gerakan ini. Selain itu, bupati juga meminta beberapa lembaga ikut berpartisipasi dalam gerakan ini. “Seperti kalangan industri yang memang secara langsung menggunakan kayu sebagai bahan baku, lembaga perbankan, dan lembaga lain yang bisa membantu,” katanya.
Di tempat yang sama, Kepala Dinas Hutbun Kabupaten Jepara, Wahyudi, mengungkapkan stretegi Pemkab Jepara untuk merangsang swadaya masyarakat dalam gerakan one man one tree. ”Kami telah menyediakan bibit tanaman sebanyak 280 ribu batang,” kata Wahyudi. Jumlah ini 150 ribu di antaranya dihasilkan dari Kebun Bibit Desa, 100 ribu batang bantuan Departemen Kehutanan melalui BPDAS Pemali Jratun, dan 30 ribu batang sisanya dari kegiatan daerah Penghijauan Hutan Rakyat.
Kegiatan ini sendiri merupakan bagian dari partisipasi dalam Hari Menanam Pohon Indonesia yang jatuh pada tanggal 28 Nopember. “Namun kami rangkai dengan kegiatan Bulan Menanam Nasional dan GPTTP pada bulan ini,” kata Wahyudi. Acara ditandai dengan penanaman bibit pohon secara simbolis oleh Bupati, Kapolres, Dandim, dan Ketua DPRD Jepara yang diwakili Wakil Ketua Dewan, Subangun.
Sebelumnya, bupati menyerahkan hadiah satu ekor sapi kepada Petinggi Desa Damarwulan, Kecamatan Keling, Taubi Hadi Sutejo. Ini merupakan “reward” atas prestasi desa tersebut yang tahun ini menjadi juara nasional Desa Peduli Kehutanan.

Seluruh BUMD dan Bank Jateng dapatkan Tambahan Modal dari APBD

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Kabupaten Jepara tahun depan akan mendapat tambahan modal. Kondisi ini terjadi seiring rencana Pemerintah Kabupaten Jepara yang akan melakukan penyertaan modal di lembaga profit tersebut. Rencana ini tertuang dalam Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang APBD 2010 yang diajukan Bupati Jepara Drs. Hendro Martojo, MM di depan rapat paripurna DPRD Jepara, awal pekan ini (23/11).

Menurut bupati, seluruh BUMD milik Pemerintah Kabupaten Jepara direncanakan mendapat tambahan modal ini. BUMD tersebut terdiri dari PD. BPR Jepara Artha sebesar Rp. 2,2 miliar, PD BPR BKK Jepara sebesar Rp. 550 juta, serta masing-masing Rp. 1,1 miliar untuk Perusda Aneka Usaha dan PDAM. Selain itu, penyertaan modal juga dilakukan di BUMD milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, yakni Bank Jateng sebesar Rp. 613,8 juta. Dengan demikian, seluruh penyertaan modal berjumlah Rp. 5,56 miliar.
Jumlah ini masih lebih rendah disbanding alokasikan sebesar Rp. 10,3 miliar yang ditempatkan pada pos pengeluaran pembiayaan. Selisih ini direncanakan diberikan kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman modal bergulir.
“Penyertaan modal kepada BUMD diberikan sebagai amanat dari Perda Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Jepara pada BUMD se-Kabupaten Jeparadan Bank Jateng,” kata bupati.
Jumlah pengeluaan pada pos pembiayaan sebesar Rp. 10,3 miliar itu sebenarnya jauh lebih rendah dibanding seluruh penerimaan pembiayaan yang berjumlah sebesar Rp. 37,9 miliar. Namun Rp. 27,5 miliar dari penerimaan ini harus dialokasikan untuk menjaga keseimbangan APBD 2010.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, RAPBD 2010 akan mengalami defisit sebesar Rp. 27,5 miliar. Dari pendapatan daerah yang hanya sebesar Rp. 747,5 miliar, tahun depan, seluruh belanja daerah dipekirakan menghabisakan anggaran sebesar Rp. 775 miliar.(***)

Termasuk Gaji Tenaga Pendidik, Belanja Pendidikan Capai 47,84 Persen Anggaran

Menempatkan urusan pendidikan sebagai prioritas pembangunan, berdampak pada besarnya anggaran yang harus disediakan. Dari total belanja APBD yang hanya Rp. 775 miliar, belanja urusan pendidikan ternyata telah menghabiskan Rp. 370,8 miliar. Jumlah ini sebanding dengan 47,84 persen dari total belanja APBD 2010.

Besaran belanja ini diungkapkan Bupati Jepara Drs. Hendro Martojo, MM ketika menyampaikan RAPBD 2010 kepada DPRD Jepara. Rapat paripurna digelar awal pekan (23/11) ini di DPRD Jepara. Jumlah belanja pendidikan yang mencapai 47,84 persen tersebut jauh melampaui batas minimal 20 persen, sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar.
Besarnya prosentasi belanja pendidikan terjadi karena seluruh komponen belanja urusan ini ikut dihitung, termasuk belanja tidak langsung. Komponen belanja tidak langsung itu adalah gaji tenaga kependidikan, subsidi bantuan dalam rangka penugasan untuk Biaya Operasional Satuan Pendidikan, hibah, serta bantuan sosial pendidikan yang mencapai Rp. 349 miliar. Dengan demikian, tari total belanja langsung urusan pendidikan hanyalah Rp. 21,5 miliar.
Akibatnya, belanja langsung urusan pendidikan masih kalah dengan belanja langsung tiga urusan lain, yakni otonomi daerah sebanyak Rp. 61,5 miliar, kesehatan yang mencapai Rp. 52 miliar, serta belanja langsung pekerjaan umum sebesar Rp. 24,7 miliar. Sedangkan belanja langsung urusan lain mendapat alokasi beragam.
Secara definitif, besar anggaran ini masih mungkin berubah. Setelah disampaikan awal pekan ini, saat ini RAPBD 2010 masih dalam pembahasan di DPRD Jepara. Lembaga legislasi tersebut mengagendakan rapat paripurna pengambilan keputusan pada 10 Desember 2009 mendatang. Jika terealisasi, maka penetapatan APBD di Jepara kembali bisa berlangsung sebelum tahun anggaran berjalan. (***)

Atlet Jepara Sumbang Emas untuk Jateng

Prestasi atlet cacat asal Jepara patut mendapat apresiasi dari berbagai kalangan. Tak hanya di tingkat regional, namun juga di tingkat nasional. Hal ini dibuktikan dari ajang Pekan Olahraga Pelajar Nasional (Popcanas) yang baru saja dilaksanakan di Jogjakarta pada 19 – 23 November. Dalam event tersebut, atlet asal Jepara ikut menyumbangkan satu medali emas bagi kontingen Jawa Tengah.
Sumbangan satu emas diperoleh dari cabang olahraga tennis meja, tepatnya pada nomor tunadaksa upper putra. Medali bergengsi itu dipersembahkan oleh Ahmad Miftahul Jamil, siswa SMU Islam Jepara. Hasil ini ikut mengantarkan kontingen Jawa Tengah menempati peringkat ketiga dengan perolehan tujuh emas, empat perak, dan delapan perunggu.
Peringkat pertama ditempati Sumatera Selatan dengan perolehan 15 emas, 9 perak dan 8 perunggu. Sedangkan peringkat kedua diduduki Sulawesi Utara dengan 11 emas, 5 perak dan 3 perunggu.
Pada ajang tersebut Jepara sebenarnya mengirimkan dua wakil untuk melengkapi kontingen Jawa Tengah menjadi 22 atlet. “Namun M. Mustakim dari SMP Al-Maarif yang turun di nomor lari 100 meter CP Putra, hanya menempati peringkat kelima,” kata Miftakhul Faizin, Sekretaris Badan Pembina Olahraga Cacat (BPOC) Jepara, yang mejadi salah satu dari empat official Jawa Tengah.
Melihat persiapan dan semangat yang ditunjukkan selama persiapan, Faizin mengaku bersyukur atas hasil ini. Apalagi jika melihat hasil Pekan olahraga Cacat Provinsi (Porcatprov) di Solo belum lama ini, yang menempatkan Jepara di peringkat keempat.

APBD Jepara Turun Rp. 31 Miliar

• Gaji Pegawai Kuras 56 Persen Anggaran
Kemampuan APBD Kabupaten Jepara dalam membiayai pembangunan diperkirakan terus menurun. Selain pengaruh inflasi, nominal anggaran belanja secara nyata juga mengalami penurunan. Hal ini tercermin dari Ranperda ABPD Kabupaten Jepara tahun 2010, yang disampaikan Bupati Jepara Drs. Hendro Martojo, MM kepada DPRD Jepara, Senin (23/11). Penyampaian Ranperda APBD 2010 dilakukan dalam rapat Paripurna DPRD Jepara, di Tamansari. Selain bupati dan wakil bupati H. Ahmad Marzuqi, rapat paripurna juga dihadiri unsur muspida, serta para pejabat di lingkungan Pemkab Jepara.
Saat menyampaikan Nota Keuangan, Hendro Martojo mengatakan alokasi belanja tahun depan adalah sebesar Rp. 775 miliar. Jumlah ini berarti turun Rp. 31 miliar lebih atau mencapai 3,89 persen dibanding APBD tahun 2009.
“Hal ini terjadi karena perkiraan SILPA tahun 2009 yang bisa digunakan untuk belanja pada tahun 2010 tidak sebesar tahun sebelumnya,” katanya. Selain itu, belanja yang berasal dari bantuan provinsi juga belum ditetapkan. Hal ini terjadi karena saat APBD Kabupaten Jepara tahun 2010 disusun, belum ada informasi atau penetapan alokatif dari provinsi.
Total belanja itu sendiri, hanya Rp. 277,45 miliar di antaranya yang akan dialokasikan untuk belanja langsung. Jumlah ini hanya 29,34 persen dari seluruh belanja. Sedangkan Rp. 547,6 miliar atau 70,66 persen sisanya, dialokasikan untuk belanja tidak langsung. Menurut bupati, sebagian besar belanja tidak langsung tersebut digunakan untuk gaji pegawai yang mencapai Rp. 434,48 miliar. Jumlah ini berarti 56,06 persen dari seluruh APBD. Tingginya beban gaji pegawai, di antaranya terjadi karena kenaikan gaji PNS sebesar 5 persen pada 2010, gaji dan tunjangan DPRD, gaji dan tunjangan kepala dan wakil kepala daerah, serta biaya pungutan pajak daerah.
Meski alokasi belanja tersebut sudah turun dari tahun sebelumnya, ternyata tetap tak mampu diimbangi dengan nominal pendapatan daerah. Menurut bupati, pendapatan daerah pada tahun 2010 hanya sebesar Rp. 747,5 miliar. Hal ini menyebabkan APBD Jepara mengalami defisit sebesar Rp. 27,5 miliar. Defisit ini direncanakan ditutup dari surplus pembiayaan daerah.
Pendapatan daerah ini sendiri sebenarnya masih mungkin meningkat. Menurut bupati, saat APBD Jepara Tahun 2010 disusun, pemerintah pusat belum menetapkan seluruh pagu dana perimbangan. “Karena itulah, penyusunan APBD 2010 masih menggunakan asumsi pagu definitif tahun sebelumnya”, lanjutnya. Hal ini dimaksudkan agar RAPBD dapat ditetapkan tepat waktu. Selama ini, APBD Kabupaten Jepara memang ditetapkan sebelum tahun anggaran berjalan.
Pemerintah Kabupaten Jepara menetapkan tujuh prioritas pembangunan pada tahun 2010. Prioritas tersebut adalah: peningkatan peran fungsi pendidikan secara optimal; meningkatkan fungsi kesehatan secara nyata melalui peningkatan kinerja pelayanan kesehatan; serta penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat baik yang berdimensi sosial maupun dimensi ekonomi.
Prioritas pembangunan berikutnya adalah peningkatan kualitas penyediaan fasilitas umum / infrastruktur; penciptaan dan perluasan kesempatan kerja melalui peningkatan kinerja investasi daerah; dan peningkatan kinerja ekonomi yang berbasis pada ekonomi lokal serta sektor-sektor unggulan daerah yang mempunyai daya saing tinggi untuk peningkatan pemerataan dan pertumbuhan ekonomi daerah. Sedangkan prioritas pembangunan terakhir adalah peningkatan kualitas sektor pertanian dalam arti luas.

BMPS Jepara Miliki Pengurus Kecamatan

Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Kabupaten Jepara menjadi BMPS pertama di Indonesia yang memiliki pengurus sampai di tingkat kecamatan. “Sabtu lalu (6/6), kami telah melantik 16 pengurus BMPS Komisariat Kecamatan se-Kabupaten, termasuk dari Kecamatan Karimunjawa” kata Ketua BMPS Kabupaten Jepara H. Wuryantoyo, S.Pd.I. Pelantikan berlangsung di Sekretariat BMPS, Jl. Ratu Kalinyamat nomor 1. BMPS merupakan sebuah badan kerja sama berbagai organisasi penyelenggara perguruan swasta di Indonesia.
“Saat ini kami menaungi 935 sekolah dan madrasah swasta se-Kabupaten Jepara milai dari TK/RA sampai SMA/SMK/MA,” urai Wuryantoyo.

Pelantikan komisariat kecamatan ini merupakan salah satu program kerja BMPS Jepara tahun ini. Program lain yang baru saja diselesaikan adalah melengkapi pengurus sampai tingkat kecamatan. Di samping itu, terdapat sejumlah program lain termasuk fasilitasi sertifikasi guru non-PNS di daerah. “Jatah sertifikasi guru non-PNS di Jepara memang dilaksanakan bersama BMPS,” lanjutnya.
Lebih lanjut, wakil sekretaris BMPS Jepara M. Hamdun bersama bendahara Drs. H. Achmad Soleh menuturkan, kepastian bahwa komisariat BMPS di Jepara adalah pengurus kecamatan yang pertama di Indonesia, diperoleh berdasarkan koordiansi dengan pengurus pusat. “Mungkin masih satu-satunya,” kata Hamdun.
Pelantikan pengurus komisariat ini sendiri dilakukan di sela-sela acara rakorprov BMPS Provinsi Jawa Tengah wilayah Pati. Peserta rakor terdiri dari ketua dan sekretaris BMPS kabupaten di eks-Karesidenan Pati, pengurus pleno dan harian BMPS Kabupaten Jepara, serta pengurus BMPS komisariat kecamatan se-Kabupaten Jepara.
“Seluruhnya berjumlah 140 orang,” kata Hamdun.
Selain penjelasan organisasi dari ketua BMPS Kabupaten Jepara, peserta juga menerima materi komitmen BMPS dalam mengawal implementasi PP. No. 74 Tahun 2008 terkait peningkatan kinerja dan kesejahteraan guru. Materi ini disampaikan langsung oleh Ketua BMPS Provinsi Jawa tengah Drs. H. Soebagyo Brotosedjati, M.Pd yang juga Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Jawa Tengah.
Sementara itu, Bupati Jepara Drs. Hendro Martojo, MM yang hadir pada acara tersebut menegaskan komitmen Pemkab Jepara dalam memajukan pendidikan di daerah. “Jika tahun lalu anggaran pendidikan masih berada pada angka Rp. 98 miliar, tahun ini telah mencapai Rp. 105 miliar,” katanya.
Sampai dengan tahun ini, anggaran penopang BOS dalam bentuk program kegiatan belajar mengajar dan pelayanan teknis kantor untuk SMP yang dianggarkan dari APBD, hanya menjangkau SMP negeri. Mulai tahun depan bupati menjanjikan anggaran serupa bagi SMP dan MTs swasta. “Semoga kemampuan daerah mencukupi dan mendapat persetujuan dewan. Jadi sama dengan SD dan MI swasta,” kata bupati sambil melirik Nurul Aini, SIP, S.Pd, MM, anggota DPRD Jepara yang juga hadir.
Pada level SD dan MI, anggaran semacam ini memang telah ada untuk negeri dan swasta. Melalui program biaya penunjang teknis tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dan DOP, APBD tahun 2008 mengalokasikan angka Rp. 2,3 miliar.
Perhatian untuk pendidikan swasta tidak hanya dalam bentuk bantuan bagi lembaga pendidikannya. “Seperti tahun ini, kami juga memberi bantuan kesejahteraan bagi guru-guru swasta mulai dari TPQ sampai SLTA,” tandas bupati. Jumlah anggaran yang disediakan adalah Rp. 3 miliar.

Desain dan Kualitas, Kata Kunci Menangi Persaingan di Pasar Internasional

Semakin banyaknya produsen baru di berbagai negara menjadikan persaingan furniture di pasar internasional semakin ketat. Meski demikian, Bupati Jepara Drs. Hendro Martojo, MM tetap yakin, tiga atau empat tahun mendatang mebel Jepara kembali mampu memenangi persaigan merebut pasar sebagaimana pada puncak kejayaan tahun 2007 - 2008. Hal ini disampaikan bupati saat menghadiri deklarasi dan Musda I Asosiasi Pengrajin Kecil Jepara (APKJ), Selasa (9/6). Deklarasi dan Musda berlangsung di gedung Jepara trade and Tourism Center (JTTC) Rengging....

Menurutnya, masyarakat Jepara memiliki bakat alam yang tidak dimiliki produsen dari negara pesaing seperti Malaysia, Vietnam, dan China. ”Kalau ini kita manfaatkan untuk komitmen menjaga kualitas produk, maka pasar internasional akan kembali kita rebut,” kata bupati.
Selain kualitas, desain produk disebutnya menjadi kunci lain dalam memenangi perebutan pasar. Dalam hal desain, Pemkab Jepara telah melakukan langkah-langkah strategis, termasuk pendirian gedung JTTC. ”Desain center merupakan salah satu fungsi fasilitas ini,” katanya. Setiap tahun, Pemkab Jepara bekerja sama dengan Asosiasi Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (Asmindo) Komda Jepara selalu mengadakan lomba desain mebel melalui JFDC (Jepara Furniture and Craft Design Center). Sedangkan upaya agar produk Jepara tak dipatenkan pihak lain, pihaknya telah melakukan pematenan terhadap 99 jenis motif ukir Jepara.
”Dengan upaya itu lkita bisa berharap mebel Jepara kembali seperti pada masa jaya tahun 1997 – 1998,” katanya. Pada saat itu, ekspor mebel Jepara memang berada pada angka tertinggi. Nilai ekspor sempat menyentuh angka US $ 200 juta. Titik nadir ekspor industri ini terjadi pada 2001 yang hanya US $ 64 juta lalu berlahan naik sampai menyentuh angka US $ 160 juta pada tahun 2004. ”Namun sekarang hanya berada pada angka US $ 109 juta,” tandas bupati.
Sementara itu, APKJ memiliki misi untuk memperbaiki kemandirian anggota-anggotanya dalam bertahan menghadapi persaingan pasar global melalui pembentukan harga pasar yang berkeadilan, memfasilitasi akses terhadap kredit, dan meningkatkan posisi tawar yang lebih baik.

Semangat Oemar Bakri

Semangat Oemar Bakrie
Oleh : Sulismanto

…………..
Oemar Bakrie.... Oemar Bakrie pegawai negeri
Oemar Bakrie.... Oemar Bakrie empat puluh tahun mengabdi
Jadi guru jujur berbakti memang makan hati
Oemar Bakrie.... Oemar Bakrie banyak ciptakan menteri
Oemar Bakrie.... Oemar Bakrie profesor dokter insinyur pun jadi
Tapi mengapa gaji guru Oemar Bakrie seperti dikebiri
………….

Diciptakan oleh Iwan Fals, lagu Guru Oemar Bakrie merupakan sebuah kritik sosial atas ketidakadilan yang dialami para guru (dan PNS lain) di Indonesia. Memberi pengabdian jujur berbakti yang makan hati, mereka ikhlas meski gajinya dikebiri. Tentu bukan hanya pada tahun 1981 -saat lagu dalam album Sarjana Muda ini dirilis-, namun juga sebelumnya. Pada masa itu, lagu ini tak sekedar menjadi kritik bagi pemegang kebijakan, namun juga menjadi pengakuan atas pengabdian para guru, para Oemar Bakrie itu.
Hampir dua dekade setelah kritik Fals itu, barulah sejarah mencatat kenaikan gaji guru dalam jumlah signifikan. Ketika itu, pemerintah menaikkan gaji pegawai sebesar 200 persen. Titik tolak itu kemudian diikuti kenaikan-kenaikan berikutnya. Puncaknya, tahun ini pemerintah menetapkan gaji guru pada golongan terendah menjadi minimal Rp. 2 juta! Ini belum termasuk tunjangan profesi, sertifikasi, dan tunjangan-tunjangan lain.
“Guru tidak sejahtera adalah masa lalu. Sekarang guru sudah sejahtera,” demikian menurut Drs. Sulistiyo, M.Pd, Ketua Umum PP Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI ketika bertemu dengan para guru di Jepara, belum lama ini.
Harus dipahami bahwa peningkatan gaji Oemar Bakrie bukanlah sesuatu yang berlebihan. Sejak baheula mereka telah memberikan apa saja demi masa depan bangsa. Sedangkan gaji yang mereka terima tidak seberapa. Bahkan, sekedar hidup layak sekalipun, jumlah yang mereka terima sungguh jauh di bawahnya. Jumlah yang benar-benar tak sebanding dengan cucur keringat, tetes air mata, dan kesabaran menjauhkan segala keluh-kesah.
Menilik gores tinta sejarah itu, maka kenaikan gaji Oemar Bakrie diharapkan semakin memacu semangat mereka dalam mengabdi. Apalagi, sang Pahlawan Tanpa Tanda Jasa adalah tempat bergantung para orang tua, ketika dihadapkan pada kenyataan bahwa mereka hanya mampu menitipkan masa depan anak-anaknya. Jika itu yang terjadi, masyarakat Jepara boleh optimis dalam menatap kebijakan pendidikan gratis di Jepara. Boleh juga masyarakat yakin dengan masa depan anak-anaknya.
Seperti diketahui, keinginan lama untuk menggratiskan pendidikan di Jepara, tahun ini direalisasikan oleh Bupati Jepara Drs. Hendro Martojo, MM. Menurutnya, pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional memberi amanat kepada pemerintah dan pemerintah daerah untuk menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar, tanpa memungut biaya. “Cepat atau lambat, seluruh kabupaten/kota di Indonesia harus melaksanakan amanat ini sebagai sebuah kewajiban,” demikian menurutnya. Untuk merealisasikan kebijakan ini, pihaknya akan mengeluarkan payung hukum.
Entah perda atau perbup, regulasi ini akan segera terbit karena sudah disiapkan cukup lama. Tentu saja sebelum Menteri Pendidikan Nasional Prof. DR. Bambang Sudibyo, MBA mengeluarkan instruksi penerbitan aturan ini kepada daerah.
Bagi bupati, awal tahun ini merupakan momen tepat dalam melaksanakan layanan pendidikan dasar tanpa memungut biaya. Hal ini terkait dengan peningkatan jumlah anggaran pendidikan yang dialokasikan pemerintah pada tiga pos utama pembiayaan bidang pendidikan dasar, yakni sumber daya manusia (SDM), sarana dan prasarana, serta biaya operasional pendidikan.

Jika pembiayan pos SDM sudah jelas dipecahkan dari peningkatan gaji dan tunjangan lain, maka kebutuhan dari sisi sarana dan prasarana juga disiapkan. Tahun ini, dianggarkan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk SD sebesar Rp. 47,525 miliar yang dapat dialokasikan untuk pemeliharaan 530 lokal kelas SD.
Sedangkan dari sisi pembiayaan operasional pendidikan, dana Bantuan Operasional Siswa (BOS), tahun ini ditetapkan naik rata-rata 50 persen dari tahun sebelumnya. Besaran dana BOS didukung oleh anggaran DOP (SD) sebesar Rp. 2,3 miliar. Sedangkan pada jenjang SMP dianggarkan dana pelayanan KBM dan administrasi perkantoran di sekolah ke masing-masing satuan pendidikan. Akumulasi BOS ditambah anggaran-anggaran tersebut di atas, melampaui indeks kebutuhan biaya pendidikan dasar sebagaimana hitungan DBE-USAID.
Jika kemudian para guru dan pelaku pendidikan menilai ada pos pembiayaan lain yang belum ter-cover, maka justru di sinilah pentingnya payung hukum yang telah dipersiapkan itu. Bagaimanapun diperlukan kepastian pemecahannya. Bupati berharap semua ini cukup memberi penjelasan bahwa pendidikan tanpa memungut biaya sangat logis diterapkan. Dengan demikian, Oemar Bakrie tak kendur semangat untuk tetap memberikan yang terbaik bagi masa depan bangsa. Terlebih, perhatian pada bidang pendidikan di Jepara memang sangat tinggi.
Di luar pendidikan dasar, pada jenjang pendidikan yang lain dukungan anggaran telah dipersiapkan untuk peningkatan mutu pendidikan di Jepara. Anggaran ini di-break down pada berbagai program, baik program PAUD, program pendidikan nonformal, program peningkatan mutu pendidikan dan tenaga kependidikan, program manajemen pelayanan pendidikan, maupun program pendidikan menengah yang semuanya terdistribusi dalam berbagai kegiatan.
Melalui APBD tahun 2009, Pemkab Jepara mengalokasikan total anggaran urusan pendidikan sebesar Rp. 105 miliar lebih, belum termasuk gaji tenaga pendidik. Jumlah ini setara dengan 13,13 persen dari seluruh belanja APBD 2009 sebesar Rp. 804,5 miliar. Artinya, total anggaran urusan pendidikan yang dialokasikan di Jepara jauh lebih besar dari alokasi minimal yang diamanatkan UUD 1945 sebesar 20 persen. Di Jepara, gaji seluruh tenaga kependidikan tahun ini mencapai Rp. 266.250.586.000,- atau 33 persen lebih. Dengan demikian, total anggaran urusan pendidikan yang dialokasikan Pemkab Jepara pada tahun ini mencapai 46,22 persen.
Sedemikian besar perhatian Bupati Hendro Martojo pada urusan pendidikan itu, maka program pendidikan tanpa memungut biaya, diharapkan tak mengendurkan semangat Oemar Bakrie dalam mengabdi untuk mencerdaskan bangsa. Dalam posisi ini, secara khusus penulis ingin menggarisbawahi keberadaan para Oemar Bakrie senior yang menjadi sangat penting. Bukan berarti Oemar Bakrie baru adalah penganut materialis, namun rekam sejarah telah membuktikan bahwa Oemar Bakrie senior mengabdi karena panggilan jiwa. Mereka menjadi pendidik murni karena keinginan mencerdaskan anak bangsa. Mereka gigih untuk hanya memberi, tidak berharap. Bukan karena harta, tahta, dan bukan pula tanda jasa. Jika semangat mengabdi ini terus terwariskan kepada Oemar Bakrie-Oemar Bakrie baru, maka kita bisa berharap bangsa ini akan menjadi bangsa yang maju. (***)


Penulis adalah Reporter Radio Kartini dengan nama udara Indra Sadewa.
Diterbitkan di Majalah gelora Bumi Kartini, Maret 2009

Kapolda ijinkan Suporter Saksikan Copa

arapan publik sepakbola Jepara untuk memberi dukungan langsung kepada timnya yang akan bertanding pada leg kedua perempat final copa terkabul. Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Jawa Tengah Irjen. Pol. Drs. Alex Bambang Riatmodjo, Ph.D akhirnya mengeluarkan ijin pertandingan dengan penonton. Persijap akan menjamu Persitara Jakarta Utara Sabtu (13/6) mendatang pada leg kedua babak perempat final copa Djie Sam Soe.Ijin pertandingan copa tersebut diterima panpel pertandingan Persijap Senin siang (13/6). Ketua Panpel Sutejo sesaat setelah menerima rekomendasi dari Polda langsung mengabarkan hal tersebut. Dia mengaku bahagia karena penonton diijinkan datang ke stadion sehingga dapat memberikan support kepada Evaldo dkk.Ditemui terpisah, Wakil Sekretaris Tim Nur Jamil juga membenarkan hal tersebut. Kehadiran penonton akan sangat membantu persijap yang ingin lolos ke semifinalUntuk dapat lolos ke semifinal copa, Persijap harus mampu mengatasi perlawanan Persitara dengan keunggulan minimal dua gol. Pada leg pertama yang digelar di Lamongan akhir bulan lalu, Perijap kalah dengan skor 1 – 0. Persitara menggunakan stadion Surajaya Lamongan sebagai home base karena Polda Metro Jaya tak mengeluarkan ijin keramaian di Jakarta.

Persijap Tak Mau Turun Peringkat

Manajemen Persijap tak mau timnya mengalami penurunan peringkat pada klasemen akhir Liga Super Indonesia musim ini. Menyisakan satu pertandingan terakhir, saat ini Persijap berada di peringkat sepuluh klasemen sementara. Namun jika dalam pertandingan terakhir menghadapi tuan rumah Arema, Rabu (10/6), Evaldo cs sampai menelan kekalahan, maka peringkatnya dipastikan turun satu strip pada klasemen akhir, digeser Arema MalangTekad untuk bertahan setidaknya di peringkat sepuluh klasemen akhir ini, disampaikan ditegaskan oleh Wakil Sekretaris Tim Nur Jamil.

Nur Jamil menuturkan, target ini hanya bisa dicapai jika dalam pertandingan menghadapi Arema Persijap bisa memetik kemenangan atau setidaknya mengulang hasil imbang 1 – 1 seperti ketika bertanding di Kediri, Sabtu lalu. Menurut Nur Jamil, pihaknya tak akan main-main dengan target ini. Untuk itu, manejemen akan melakukan pembicaraan dengan pelatih Junaidi. Hal ini terkait dengan posisi sulit yang dialami Persijap. Saat menghadapi Arema Rabu besok, Persijap dipastikan tak akan diperkuat striker andalam Pablo Frances yang menjalani hukuman akumulasi kartu kuning. Demikian pula dengan gelandang Enjang Rohiman. Sedangkan pelatih Junaidi mengisyaratkan akan memarkir sejumlah pemain inti lainnya untuk menjaga kebugaran pada pertandingan berikutnya.

Manajemen Persijap nampaknya perlu kejelasan terkait strategi, terutama dikaitkan dengan kebugaran pemain karena pertandingan lebih penting sudah menghadang. Sabtu (13.6) depan, Laskar Kalinyamat harus bentrok dengan Persitara Jakarta Utara dalam partai hidup mati di leg kedua perempat final Copa. Manajemen ingin tahu strategi Junaidi dalam menjaga performa tim menghadapi dua pertandingan ini.Sementara itu, hingga saat ini Persijap belum memperoleh kepastian terkait laga dengan PSIS Semarang. Setelah diputuskan diulang pada 2 Juni yang lalu, pada akhirnya tuan rumah PSIS Semarang tak menggelar pertandingan. Sejauh ini, Komdis PSSI belum mengeluarkan keputusan apakah pertandingan 15 Pebruari 2009 yang lalu akhirnya disyahkan atau Persijap dinyatakan menang WO karena PSIS tak bisa menggelar pertandingan ulangan. Namun, dalam klasemen yang dirilis situs resmi BLI, pertandingan awal dianggap sah karena jumlah pertandingan Persijap sudah dicantumkan 33 kalidengan 10 hasil seri.

Siswi Asal Jepara Perkuat Jateng di O2SN

Salah satu siswi asal Jepara akan menjadi bagian dari kontingen Jawa Tengah untuk Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) tahun 2009. Siswi yang ikut memperkuat kontingen Jawa Tengah pada O2SN tahun ini adalah Larisa Parama Adam dari SMA Negeri 1 Jepara. Kepala Seksi SMA/SMK di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Jepara Tika Kartika, S.Pd. mengatakan, Risa terpilih menjadi wakil Jawa Tengah setelah memenangi seleksi di tingkat provinsi.

Untuk mempersiapkan diri dalam event tersebut, kata Tika, Risa saat ini sedang mengikuti pelatihan yang dijalankan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah. Risa bergabung dalam pembinaan sejak tanggal 29 Mei sampai tanggal 12 Juni.

O2SN akan dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 14 – 20 Juni 2009. Dalam even ini kontingan Jawa Tengah akan turun di 22 nomor pada 5 cabang olahraga yang dipertandingkan. Larisa Parama Adam sendiri akan turun di cabang atletik, tepatnya pada nomor loncat tinggi putri.

Jepara Lima Kali Raih Adipura

Jatidiri Jepara sebagai kota yang bersih dan hijau (green and clean city) semakin kokoh. Jum’at (5/6) besok, daerah di ujung utara Pulau Jawa ini akan kembali menerima penghargaan bangun praja (Piala Adipura) dari presiden Republik Indonesia. “Insyallah kami akan hadir langsung ke istana negara untuk menerima penghargaan ini,” ungkap Bupati Jepara Drs. Hendro Martojo, MM di Radio Kartini Jepara, Rabu pagi (3/6). Penerimaan piala dilakukan dalam rangkaian puncak peringatan nasional hari lingkungan hidup sedunia.

Adipura yang diraih Jepara tahun ini merupakan yang kelima beruntun pada masa reformasi. Sejak mengikuti penilaian program bangun praja tahun 2005, Jepara yang masuk kategori kota sedang tak pernah putus menerima penghargaan.

“Penghargaan ini patut kita syukuri. Pada era reformasi, tidak mudah bagi sebuah daerah untuk mendapatkan (adipura) lima kali berturut-turut,” kata Bupati Hendro Martojo.. Namun, kata bupati, penghargaan ini bukanlah tujuan dari penataan lingkungan yang dilakukan. “Adipura hanya sarana. Yang terpenting adalah bagaimana kita mewujudkan sebuah daerah yang dihuni oleh masyarakat yang sejahtera, cerdas, dan bermartabat dengan penyediaan lingkungan yang bersih dan hijau.,” lanjutnya. Untuk itu, dia berharap partisipasi masyarakat untuk menjaga lingkugan yang bersih dan hijau senantiasa meningkat.

Pada masa orde baru, daerah yang lima kali menerima Piala Adipura akan mendapatkan Adipura Kencana. Dalam program bangun praja, hal itu tak dilakukan

Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Jepara berencana melakukan kirab Piala Adipura. Sehari setelah penerimaan di Jakarta, Piala Adipura akan dikirab dari Desa Gedangan Kecamatan Welahan (perbatasan Demak – Jepara) sampai ke Pendopo Kabupaten Jepara setelah melewati sejumlah jalan di dalam kota. Acara dilanjutkan dengan pemberian tali asih kepada tenaga kebersihan. Muspida dan bupati juga direncanakan makan bersama ujung tombak kebersihan kota di pendopo kabupaten.

Sementara itu, Kabupaten Jepara memperingati hari lingkungan hidup sedunia sehari lebih awal. Kamis pagi (4/6) ini, dilakukan pencanangan gerakan bersih pantai di Pantai Prawean, Desa Bandengan. Pantai ini baru saja ditetapkan sebagai tempat wisata pantai milik pemerintah desa.

Kabupaten Kotawaringin Timur Tawarkan Rotan

Perkembangan berbagai macam industri di Jepara menarik minat Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) untuk menawarkan bahan baku industri. Sebagai daerah penghasil kayu dan rotan, kabupaten di Kalimantan Tengah itu menawarkan kedua bahan baku tersebut bagi kelangsungan industri di Jepara. Tawaran suplai bahan baku disampaikan langsung oleh Bupati Kotawaringin Timur Drs. Muhammad Wahyudi K. Anwar, M, AP di Jepara, Selasa siang (2/6).

Tawaran ini disampaikan kepada Bupati Jepara Drs. Hendro Martojo, MM ketika Bupati Jepara menerima kunjungan kerja Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) di Jepara. Bupati Kotim Wahyudi memimpin langsung kunjungan kerja tersebut. Rombongan dari kotim terdiri atas sejumlah pejabat setempat beserta para camat.Mendapat tawaran ini bupati Jepara memberikan sambutan positif. Bahan baku rotan lebih sering dibicarakan karena kayu yang ditawarkan bukan kayu jati. Menurut Bupati Jepara Hendro Martojo, dalam waktu dekat Pemkab Jepara akan melakukan kunjungan ke Kotim untuk melihat langsung potensi rotan tersebut. Bila memungkinkan, kerja sama akan dilakukan. Apalagi, suplai rotan dari Kotim ke Jepara diperkirakan mudah dilakukan karena pelabuhan Jepara bisa didarati kapal dengan bobot sampai dengan seribu DWT. "Kami juga merencakan pembukaan jalur transportasi udara dari Sampit langsung ke Semarang. Kami akan bekerja sama dengan salah satu maskapai," kata Bupati Kotim. Sampit adalah ibukota Kabupaten Kotawaringin Timur.

Bupati Hendro Martojo menginstruksikan Kepal Dinas Perindustrian dan Perdagangan Ir. Herry Purwanto, MM untuk merencakan kunjungan ke Kotim dalam waktu dekat. Selama ini, para perajin anyaman rotan harus mendatangkan bahan baku dari Surabaya dan Cirebon. Jika kerja sama dengan Kotim dapat direalisasi, sebagian mata rantai perdagangan bahan baku rotan bisa dipangkas untuk menekan harga.

Di Jepara, industri anyaman rotan yang juga diekspor ke berbagai negara berkembang di Kecamatan Welahan, terutama Desa Telukwetan dan Desa Sidigede. Pada akhir tahun lalu, industri ini mampu menyerap 50.668 tenaga kerja yang tersebar di 3.821 unit usaha. Nilai investasi yang tertanam telah menyentuh angka Rp. 160,5 miliar.Jika terjadi persetuan harga kerja sama ini diharapkan meningkatkan prospek anyaman rotan di Jepara. Di Kotawaringin Timur, bahan baku rotan berada di Kecamatan Antang Kalang, satu dari lima belas kecamatan di sana. Saat ini rotan setempat belum dipanen karena harganya hanya Rp. 50 ribu per kwintal. Harga ini, menurut Camat Antang Kalang, Adoni, tak sebanding dengan biaya pemanenan sehingga rotan dibiarkan mati.

Budaya Baca Rendah, Bupati Luncurkan Motor Pintar

Di era globalisasi dan arus informasi yang semakin deras, informasi merupakan kebutuhan manusia yang tidak terelakkan. Bahkan, kebutuhan akan informasi bisa disejajarkan dengan 9 kebutuhan pokok lainnya atau telah menjadi keputuhan pokok yang kesepuluh. Demikian dikatakan Bupati Jepara, Hendro Martojo pada Upacara Bendera Senin Pertama sekaligus peluncuran tiga buah Motor Pintar di halaman Kantor Bupati, senin (1/6)

Motor Pintar adalah motor roda tiga yang didesain sebagai perpustakaan keliling. Selain mampu menampung sekitar 1.500 buku, motor ini juga dilengkapi fasilitas multimedia berupa dua buah laptop, APE, dan DVD Player. Fasilitas ini juga mampu mengakses internet jika tempat “mangkal” motor ini sudah ada layanan hotspot. Pelayanan Motor Pintar ini akan menjangkau tempat-tempat strategis di wilayah Kota Jepara, seperti puskesmas, rumah sakit, pasar, terminal, dan beberapa tempat publik lainnya. Setiap unit motor pintar berharga Rp 40 juta.

Hendro Martojo mengatakan bahwa minat baca masyarakat Jepara masih sangat rendah. “Jika masyarakat negara-negara maju setiap hari mampu membaca setengah buku, masyarakat kita mungkin baru seperempat halaman. Rendahnya budaya baca membuat ilmu dan pengetahuan yang diserap masyarakat juga rendah. Padahal di tengah persaingan antardaerah dan antarnegara yang semakin kompetitif, kita membutuhkan keunggulan-keunggulan komparatif dan kompetitif agar mampu menghadapi persaingan tersebut”, tandas bupati.

Menurut Bupati, peluncuran Motor Pintar merupakan bagian dari strategi pengembangan SDM masyarakat Jepara. Sebagaimana diketahui, selain Motor Pintar Perpustakaan Daerah juga memiliki 3 unit mobil perpustakaan keliling yang melayani seluruh wilayah Jepara, 2 buah taman baca, yaitu di Jl. Diponegoro (sebelah alun-alun Jepara) dan lokasi wisata Pantai Kartini. Selain itu, juga telah dikembangkan layanan hotspot di 14 kecamatan, perpustakaan daerah, alun-alun Jepara, pendopo kabupaten, stadion Gelora Bumi Kartini, RSUD RA Kartini dan beberapa tempat lainnya. Ke depan pemerintah kabupaten juga akan menambah dua taman baca, yaitu di Perumahan Bukit Asri dan KMP Muria.

PNS Harus Netral

Sementara itu, menyongsong pelaksanaan Pemilu Presiden 8 Juli mendatang, Bupati Jepara dalam waktu dekat akan mengadakan pertemuan dengan tim kampanye ketiga pasangan calon presiden dan wakil presiden. Pertemuan dimaksudkan untuk menyamakan persepsi dan meneguhkan komitmen untuk menjaga kondusifitas, keamanan, dan ketertiban Jepara baik sebelum, saat melaksanaan maupun pascapemilu. Dengan pertemuan itu ia berharap tidak ada friksi-friksi antar partai politik pendukung maupun konstituen seperti pelaksanaan pemilu legislatif 9 April lalu.

Ia juga mewanti-wanti agar seluruh pegawai negeri sipil (PNS) di Jepara bersikap netral. Sebab, menurutnya hanya dengan netralitas tersebut, pelayanan pemerintah kepada masyarakat dapat berjalan optimal. (Wahyanto)

KPU Jepara Siapkan 2.063 TPS

Pilpres 2009

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jepara memastikan jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang akan digunakan dalam pilpres 2009 mengalami penurunan. Di Kabupaten Jepara, penurunan jumlah TPS tersebut mencapai 440 buah dibanding saat pemilu legislatif 9 April yang lalu.
Kepastian turunnya jumlah TPS di Jepara disampaikan langsung oleh Ketua KPU Jepara Muslim Aisha. Menurutnya, dalam pemungutan suara pilpres 8 Juli 2009 mendatang, pihaknya hanya menyiapkan 2.063 TPS. "(Jumlah TPS) Turun 440 buah dari pemilu legislatif yang berjumlah 2.503 unit. Seluruh pemilih di Jepara akan menggunakan hak pilihnya di TPS-TPS tersebut, termasuk 180 pemilih di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Jepara," kata Muslim. Mereka akan menggunakan hak pilihnya di TPS khusu yang ditempatkan di rumah tahanan tersebut.
"Seluruh TPS akan kami tempatkan terutama dengan mempertimbangkan kemudahan akses pemilih untuk menjangkau TPS," lanjutnya.
Menurunnya jumlah TPS terjadi karena Daftar Pemilih Tetap (DPT) di setiap TPS akan ditambah. Jika pada pemilu legislatif jumlah DPT per TPS maksimal 350 pemilih, maka pada pilpres mendatang naik menjadi maksimal 500 pemilih per TPS. Berdasarkan Pasal 113 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, pemilih untuk setiap TPS berjumlah maksimal 800 pemilih. KPU Jepara menetepkan akan maksimal 500 pemilih, selain agar tak bertentangan dengan regulasi di atas, juga disesuaikan dengan kesepakatan di Jawa Tengah.
Di Jepara, pilpres 2009 akan diikuti oleh 813.802 pemilih. Jumlah ini didasarkan pada penetapan akhir DPT pada 24 Mei 2009 yang telah diperbaiki sampai 29 Mei 2009. Saat penetapan tanggal 24 Mei 2009 DPT sebenarnya berada pada angka 813.696. Dengan demikian terpadat 106 nama tambahan yang masuk selama perpanjangan perbaikan DPT. Perpanjangan masa perbaikan DPT dilakukan sesuai dengan Edaran KPU Nomor 918/kpu/V/2009, tanggal 20 Mei.Sedangkan DPT Jepara pada pemilu legislatif yang lalu adalah 808.800 pemilih.

SMA 1 Jepara kini RSBI

Lulusan SMP dan MTs di Jepara yang memiliki prestasi menonjol diharapkan tak lagi mencari SMA unggulan di luar daerah. Mulai tahun ajaran mendatang, Jepara telah memiliki sebuah SMA unggulan dengan status Rintisan Sekolah Berstandar Internasional (RSBI).
Kepala Seksi SMA/SMK di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Jepara Tika Kartika, S.Pd., ketika ditemui di kantornya Senin siang (1/6) mengatakan, SMA yang akhirnya ditetapkan memperoleh status RSBI adalah SMA Negeri 1 Jepara. Penetapan dilakukan oleh Direktur Pembinaan SMA pada Dirjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Depdiknas. Untuk mempersiapkan implementasi peningkatan mutu sekolah menuju Sekolah Berstandar internasional (SBI) tersebut, kata Tika, pihak sekolah dan dinas telah mengikuti Workshop review rencana pengembangan sekolah di Bogor pada 26-28 Mei 2009.
"Penerimaan siswa baru RSBI akan dilakukan lebih awal dari sekolah lain," kata Tika.
Terpisah, pihak SMA Negeri 1 Jepara telah mempersiapkan penerimaan siswa baru di kelas X RSBI. Kepala SMA Negeri 1 Jepara Nur Ralim melalui Wakasek kurikulum Bambang Supriyanto menuturkan, seluruh rombongan belajar yang baru merupakan bagian dari RSBI di sekolahnya. "Pendaftaran peserta Didik (PPD) akan kami lakukan mulai 16 Juni sampai 18 Juni 2009 untuk 10 kelas atau rombongan belajar," kata Bambang.
Secara nasional, telah terdapat tiga ratus SMA di Indonesia yang berstatus RSBI. Sebanyak dua ratus di antaranya telah ada sampai tahun 2008. Dari seratus sekolah tambahan yang ditetapkan tahun ini termasuk SMA Negeri 1 Jepara, sebelas di antaranya berada di Jawa Tengah, baik sekolah negeri maupun swasta.

Peluang ke Semifinal Copa tetap Dikejar

Persijap Jepara tak mau melewatkan kesempatan lolos ke semifinal Copa Djie Sam Soe musim ini. Peluang Laskar Kalinyamat dinilai belum tertutup meski kalah 0 – 1 dari Persitara Jakarta Utara pada leg pertama yang digelar Sabtu lalu di Lamongan.
"Meski sejak awal Persijap tak dibebani target khusus dalam ajang liga, namun setiap kesempatan yang mungkin diraih akan kami dimaksimalkan," kata Wakil Sekretaris Tim Nur Jamil. Manajemen menekankan agar Persijap semaksimal mungkin berupaya meraih kesempatan lolos ke semifinal.
"Caranya, Persijap harus bisa menang dengan selisih dua gol pada leg kedua perempat final yang akan digelar di stadion Gelora Bumi Kartini, tanggal 13 Juni mendatang," lanjut staf sekretariat DPRD Jepara. Jika mampu menyisihkan Persitara, di semifinal Persijap kemungkinan ditunggu Sriwijaya Fc yang telah mengantongi kemenangan 5 – 0 dari Persibo Bojonegoro pada leg pertama.

Persijap yang sudah berlaga di perempat final copa musim ini, telah mencatat rekor lebih baik dari tiga edisi copa sebelumnya. Sebelumnya, prestasi maksimal Laskar Kalinyamat baru lolos ke 16 besar. Jika mampu mengatasi Persitara, rekor tahun ini menjadi lebih tajam lagi.

Senin sore, anak asuh Junaidi kembali berlatih setelah diliburkan sepulang dari Lamongan. Namun latihan ini bukan disiapkan untuk pertandingan copa melainkan Liga Super Indonesia. Persijap masih menyisakan dua pertandingan di kandang lawan, masing-masing menghadapi Persik Kediri di Kediri (6/6) dan (10/6). Hampir pasti jadwal ini tak akan berubah lagi karena jadwal tersebut sudah berdasarkan perubahan jadwal terakhir dari BLI. Di luar itu, Persijap masih menunggu keputusan PSSI terakit pertandingan ulang dengan PSIS Semarang yang telah dibatalkan.Setelah beberapa kali dijadwal ulang, BLI akhirnya menetapkan jadwal ulang Salasa (2/6) ini. Namun PSIS Semarang tak kunjung memberikan informasi tempat pertandingan dan kesiapannya. Sesuai aturan yang ditetpkan BLI, tuan rumah yang gagal menggelar pertandingan akan dikenai sansi walk over (WO).

Incar Peringkat Dua, Persib akan Full Team

* Sejarah Untungkan Persijap

Persib Bandung bertekad meraih poin penuh atas tuan rumah Persijap Jepara dalam pertandingan Rabu sore (27/5), di stadion Gelora Bumi Kartini, Jepara. Pelatih Jaya Hartono mengharapkan target ini tercapai karena berharap dapat finish kedua dalam klasemen akhir Liga Super.

Saat ditemui usai menjajal lapangan di stadion GBK Selasa pagi, Jaya Hartono mengatakan, timnya tak memiliki kendala apapun saat meladeni Persijap. Kondisi ini akan dia manfaatkan untuk menampilkan skuad terbaik Maung Bandung. ”Bisa full team,” katanya.

Dalam sesi latihan resmi tersebut, seluruh pemain asing ikut menjajal lapangan. Mereka adalah Fabrizio Bastos, Hilton Moriera, Lorenzo Cabanas, Nyeck Nyobe, dan mesin gol Cristian Gonzales yang pada pertengahan musim diboyong dari Persik Kediri. Persib berharap hasil maksimal dari laga sisa untuk memastikan peringkat kedua liga super dan meraih tiket ke Asin Club Championship.

Dari kubu Persijap, cederanya Ilham Hasan memungkinkan pelatih Junaidi menggeser Phaitoon Thiabma ke posisi striker. Peran ini telah dijalani Phaitoon kala Ilham Hasan ditarik pada menit ke-13 saat Persijap mengalahkan Persela Lamongan 3 - 1, hari Minggu. Pemain asal Thailand ini terhitung berhasil dalam mengisi pos tukang gedor. Salah satu kerja samanya dengan Amarildo Souza bahkan berbuah gol.

Meski demikian, manajemen Persijap tetap mengupayakan kesembuhan Ilham Hasan yang akhir-akhir ini rajin mencetak gol. Selasa Siang, Wakil Sekretaris Tim Persijap Nur Jamil menuturkan Ilham Hasan masih sakit. ”Kami sedang mengupayakan kesembuhannya melalui therapy,” kata Nur Jamil.

Partai melawan persib merupakan laga kandang terakhir bagi persijap di liga super musim ini

Sementara itu, meski Persib berharap kemenangan, namun catatan sejarah tidak memihak tim bertabur bintang tersebut. Dalam lima kali pertemuan resmi kedua tim, Persijap tak pernah kalah dari Persib, baik di Dicisi Utama, Super Liga, maupun Copa Indonesia.

Sejarah pertemuan Laskar Kalinyamat dan Maung bandung diawali pada laga divisi utama tanggal 18 Januari 2006 di stadion Siliwangi, Bandung. Ketika itu, Persijap mengalahkan Persib dengan skor 1 – 0 melalui gol Markus Mulyono geroda pada menit ke 87.

Saat Persijap bertindak sebagai tuan rumah putaran kedua pada 11 April 2006, Persib sepertinya akan menang 1 – 0 melalui gol Zaenal Arif menit ke-35. Namun pada menit terakhir, Wahyu Wahab menyamakan kedudukan sehingga Persib kembali gigit jari.

Rekor imbang berlanjut pada babak 32 Copa Indonesia tahun 2007 yang keduanya berakhir imbang 0 – 0. Namun Persijap yang akhirnya lolos karena menang adu penalty 4 – 3.

Sedangkan partai kelima kedua tim, terjadi di Bandung 30 Oktober 2008 dalam label Liga Super. Lagi-lagi, Persib gigit jari karena ditahan imbang 0 – 0 oleh Laskar Kalinyamat.

KPU Jepara Tunggu Perbaikan DPS Pilpres Hingga Kamis Ini

Meski Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pilpres 2009 telah ditetapkan pada hari Minggu, 24 Mei 2009 yang lalu, sampai Kamis ini, KPU Kabupaten Jepara tetap melakukan perbaikan data calon pemilih. Menurut rencana, KPU Kabupaten Jepara akan melakukan penetapan ulang Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilpres Jum’at, 28 Mei 2009 besok.

Ketua KPU Jepara Muslim Aisha saat ditemui di kantornya kemarin, mengatakan, perpanjangan masa perbaikan DPT dilakukan sesuai dengan Edaran KPU Nomor 918/kpu/V/2009 tanggal 20 Mei. Hal ini dimaksudkan untuk membuka akses seluas-luasnya bagi masyarakat yang mestinya sudah memenuhi syarat, namun belum terdaftar dalam DPS Pilpres 2009. Pihaknya menunggu perubahan data dari PPS dan PPK sampai Kamis ini, untuk ditetapkan Jum’at besok. "Karena tanggal 29 Mei sudah harus disampaikan ke KPU provinsi. Selanjutnya akan diteruskan ke pusat keesokan harinya" ujar Muslim.

KPU Pusat direncanakan mengumumkan DPT Pilpres 2009 pada hari terakhir bulan ini. Warga yang terdaftar dalam DPT inilah yang nantinya mempunyai hak pilih pada pilpres yang digelar 8 Juli 2009 mendatang.

Sampai dengan penetapan tanggal 24 Mei, jumlah DPS di Jepara berada pada angka 813.696. Jumlah ini 4.896 lebih banyak dari DPT pemilu legislatif yang hanya 808.800 pemilih.

Perbaikan DPS yang sampai hari ini datanya masih ditunggu KPU kabupaten, tak hanya pada penambahan untuk warga yang sudah memenuhi syarat namun belum terdaftar. Menurut Muslim, pihaknya juga meminta PPS dan PPK lebih mencermati data yang sudah ada agar warga yang telah meninggal dunia dapat dihapus dari DPS. Demikian pula dengan nama pemilih yang terdaftar lebih dari sekali.

Kamis Besok, KPU Jepara Hadiri Sidang MK

* Terkait Selisih Suara Antarcaleg PPP

KPU Kabupaten Jepara Kamis depan (28/5), akan kembali ke Jakarta untuk menghadiri sidang lanjutan perkara perselisihan pemilu di Mahkamah Konstitusi. Ini merupakan sidang kedua dalam perkara selisih suara antarcaleg yang diajukan DPP Partai Persatuan Pembangunan (P3), di daerah pemilihan Jepara 3.

Ketua KPU Jepara Muslim Aisha mengatakan, sidang di MK Kamis depan merupakan sidang kedua kasus tersebut. "Sidang pertama dengan agenda pemeriksaan perkara sudah dilakukan Rabu pekan lalu.," katanya Meski perkara ini diajukan DPP P3 dengan termohon KPU pusat, namun KPU Jepara juga dihadirkan sebagai pihak Turut Tergugat karena perkara yang diajukan terkait perolehan suara caleg DPRD kabupaten, dan terjadi di DP Jepara 3.

Dalam sidang sebelumnya, kata Muslim, pihaknya telah mengajukan keberatan kepada MK. Alasannya, perkara yang diajukan yakni sengketa antarcaleg pada parpol yang sama, dinilai tidak menjadi kewenangan MK untuk memutus. Menurut Muslim, sesuai regulasi, perkara perselisihan yang menjadi kewenangan MK adalah yang terkait dengan sengketa suara antarparpol yang dapat memengaruhi perolehan kursi masing-masing parpol. "Sedangkan dalam kasus di Jepara, selisih hanya terjadi antar sesama caleg P3 dan tak memengaruhi perolehan kursi partai politik," tandas Muslim Aisha.
Muslim mengaku pihaknya telah menyampaikan keberatan ini baik secara lisan maupun tertulis. Selain itu, pihaknya menilai gugatan selisih suara ini kabur. Termohon kasus ini diantaranya mengajukan keberatan atas penggelembungan suara, namun tidak jelas menyebutkan lokasi yang diperkarakan pada tingkat TPS. Sejak penghitungan suara baik tiap tingkatan, kata Muslim, pihaknya juga tidak mendapatkan keberatan saksi sehingga penetapan perolehan suara sudah sah. Meski demikian, KPU Jepara menghormati segala proses hukum yang berjalan.