10 Juni 2009
BMPS Jepara Miliki Pengurus Kecamatan
“Saat ini kami menaungi 935 sekolah dan madrasah swasta se-Kabupaten Jepara milai dari TK/RA sampai SMA/SMK/MA,” urai Wuryantoyo.Pelantikan komisariat kecamatan ini merupakan salah satu program kerja BMPS Jepara tahun ini. Program lain yang baru saja diselesaikan adalah melengkapi pengurus sampai tingkat kecamatan. Di samping itu, terdapat sejumlah program lain termasuk fasilitasi sertifikasi guru non-PNS di daerah. “Jatah sertifikasi guru non-PNS di Jepara memang dilaksanakan bersama BMPS,” lanjutnya.
Lebih lanjut, wakil sekretaris BMPS Jepara M. Hamdun bersama bendahara Drs. H. Achmad Soleh menuturkan, kepastian bahwa komisariat BMPS di Jepara adalah pengurus kecamatan yang pertama di Indonesia, diperoleh berdasarkan koordiansi dengan pengurus pusat. “Mungkin masih satu-satunya,” kata Hamdun.
Pelantikan pengurus komisariat ini sendiri dilakukan di sela-sela acara rakorprov BMPS Provinsi Jawa Tengah wilayah Pati. Peserta rakor terdiri dari ketua dan sekretaris BMPS kabupaten di eks-Karesidenan Pati, pengurus pleno dan harian BMPS Kabupaten Jepara, serta pengurus BMPS komisariat kecamatan se-Kabupaten Jepara.
“Seluruhnya berjumlah 140 orang,” kata Hamdun.
Selain penjelasan organisasi dari ketua BMPS Kabupaten Jepara, peserta juga menerima materi komitmen BMPS dalam mengawal implementasi PP. No. 74 Tahun 2008 terkait peningkatan kinerja dan kesejahteraan guru. Materi ini disampaikan langsung oleh Ketua BMPS Provinsi Jawa tengah Drs. H. Soebagyo Brotosedjati, M.Pd yang juga Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Jawa Tengah.
Sementara itu, Bupati Jepara Drs. Hendro Martojo, MM yang hadir pada acara tersebut menegaskan komitmen Pemkab Jepara dalam memajukan pendidikan di daerah. “Jika tahun lalu anggaran pendidikan masih berada pada angka Rp. 98 miliar, tahun ini telah mencapai Rp. 105 miliar,” katanya.
Sampai dengan tahun ini, anggaran penopang BOS dalam bentuk program kegiatan belajar mengajar dan pelayanan teknis kantor untuk SMP yang dianggarkan dari APBD, hanya menjangkau SMP negeri. Mulai tahun depan bupati menjanjikan anggaran serupa bagi SMP dan MTs swasta. “Semoga kemampuan daerah mencukupi dan mendapat persetujuan dewan. Jadi sama dengan SD dan MI swasta,” kata bupati sambil melirik Nurul Aini, SIP, S.Pd, MM, anggota DPRD Jepara yang juga hadir.
Pada level SD dan MI, anggaran semacam ini memang telah ada untuk negeri dan swasta. Melalui program biaya penunjang teknis tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dan DOP, APBD tahun 2008 mengalokasikan angka Rp. 2,3 miliar.
Perhatian untuk pendidikan swasta tidak hanya dalam bentuk bantuan bagi lembaga pendidikannya. “Seperti tahun ini, kami juga memberi bantuan kesejahteraan bagi guru-guru swasta mulai dari TPQ sampai SLTA,” tandas bupati. Jumlah anggaran yang disediakan adalah Rp. 3 miliar.
Desain dan Kualitas, Kata Kunci Menangi Persaingan di Pasar Internasional
Menurutnya, masyarakat Jepara memiliki bakat alam yang tidak dimiliki produsen dari negara pesaing seperti Malaysia, Vietnam, dan China. ”Kalau ini kita manfaatkan untuk komitmen menjaga kualitas produk, maka pasar internasional akan kembali kita rebut,” kata bupati.
Selain kualitas, desain produk disebutnya menjadi kunci lain dalam memenangi perebutan pasar. Dalam hal desain, Pemkab Jepara telah melakukan langkah-langkah strategis, termasuk pendirian gedung JTTC. ”Desain center merupakan salah satu fungsi fasilitas ini,” katanya. Setiap tahun, Pemkab Jepara bekerja sama dengan Asosiasi Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (Asmindo) Komda Jepara selalu mengadakan lomba desain mebel melalui JFDC (Jepara Furniture and Craft Design Center). Sedangkan upaya agar produk Jepara tak dipatenkan pihak lain, pihaknya telah melakukan pematenan terhadap 99 jenis motif ukir Jepara.
”Dengan upaya itu lkita bisa berharap mebel Jepara kembali seperti pada masa jaya tahun 1997 – 1998,” katanya. Pada saat itu, ekspor mebel Jepara memang berada pada angka tertinggi. Nilai ekspor sempat menyentuh angka US $ 200 juta. Titik nadir ekspor industri ini terjadi pada 2001 yang hanya US $ 64 juta lalu berlahan naik sampai menyentuh angka US $ 160 juta pada tahun 2004. ”Namun sekarang hanya berada pada angka US $ 109 juta,” tandas bupati.
Sementara itu, APKJ memiliki misi untuk memperbaiki kemandirian anggota-anggotanya dalam bertahan menghadapi persaingan pasar global melalui pembentukan harga pasar yang berkeadilan, memfasilitasi akses terhadap kredit, dan meningkatkan posisi tawar yang lebih baik.
08 Juni 2009
Semangat Oemar Bakri
Oleh : Sulismanto
…………..
Oemar Bakrie.... Oemar Bakrie pegawai negeri
Oemar Bakrie.... Oemar Bakrie empat puluh tahun mengabdi
Jadi guru jujur berbakti memang makan hati
Oemar Bakrie.... Oemar Bakrie banyak ciptakan menteri
Oemar Bakrie.... Oemar Bakrie profesor dokter insinyur pun jadi
Tapi mengapa gaji guru Oemar Bakrie seperti dikebiri
………….
Diciptakan oleh Iwan Fals, lagu Guru Oemar Bakrie merupakan sebuah kritik sosial atas ketidakadilan yang dialami para guru (dan PNS lain) di Indonesia. Memberi pengabdian jujur berbakti yang makan hati, mereka ikhlas meski gajinya dikebiri. Tentu bukan hanya pada tahun 1981 -saat lagu dalam album Sarjana Muda ini dirilis-, namun juga sebelumnya. Pada masa itu, lagu ini tak sekedar menjadi kritik bagi pemegang kebijakan, namun juga menjadi pengakuan atas pengabdian para guru, para Oemar Bakrie itu.
Hampir dua dekade setelah kritik Fals itu, barulah sejarah mencatat kenaikan gaji guru dalam jumlah signifikan. Ketika itu, pemerintah menaikkan gaji pegawai sebesar 200 persen. Titik tolak itu kemudian diikuti kenaikan-kenaikan berikutnya. Puncaknya, tahun ini pemerintah menetapkan gaji guru pada golongan terendah menjadi minimal Rp. 2 juta! Ini belum termasuk tunjangan profesi, sertifikasi, dan tunjangan-tunjangan lain.
“Guru tidak sejahtera adalah masa lalu. Sekarang guru sudah sejahtera,” demikian menurut Drs. Sulistiyo, M.Pd, Ketua Umum PP Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI ketika bertemu dengan para guru di Jepara, belum lama ini.
Harus dipahami bahwa peningkatan gaji Oemar Bakrie bukanlah sesuatu yang berlebihan. Sejak baheula mereka telah memberikan apa saja demi masa depan bangsa. Sedangkan gaji yang mereka terima tidak seberapa. Bahkan, sekedar hidup layak sekalipun, jumlah yang mereka terima sungguh jauh di bawahnya. Jumlah yang benar-benar tak sebanding dengan cucur keringat, tetes air mata, dan kesabaran menjauhkan segala keluh-kesah.
Menilik gores tinta sejarah itu, maka kenaikan gaji Oemar Bakrie diharapkan semakin memacu semangat mereka dalam mengabdi. Apalagi, sang Pahlawan Tanpa Tanda Jasa adalah tempat bergantung para orang tua, ketika dihadapkan pada kenyataan bahwa mereka hanya mampu menitipkan masa depan anak-anaknya. Jika itu yang terjadi, masyarakat Jepara boleh optimis dalam menatap kebijakan pendidikan gratis di Jepara. Boleh juga masyarakat yakin dengan masa depan anak-anaknya.
Seperti diketahui, keinginan lama untuk menggratiskan pendidikan di Jepara, tahun ini direalisasikan oleh Bupati Jepara Drs. Hendro Martojo, MM. Menurutnya, pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional memberi amanat kepada pemerintah dan pemerintah daerah untuk menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar, tanpa memungut biaya. “Cepat atau lambat, seluruh kabupaten/kota di Indonesia harus melaksanakan amanat ini sebagai sebuah kewajiban,” demikian menurutnya. Untuk merealisasikan kebijakan ini, pihaknya akan mengeluarkan payung hukum.
Entah perda atau perbup, regulasi ini akan segera terbit karena sudah disiapkan cukup lama. Tentu saja sebelum Menteri Pendidikan Nasional Prof. DR. Bambang Sudibyo, MBA mengeluarkan instruksi penerbitan aturan ini kepada daerah.
Bagi bupati, awal tahun ini merupakan momen tepat dalam melaksanakan layanan pendidikan dasar tanpa memungut biaya. Hal ini terkait dengan peningkatan jumlah anggaran pendidikan yang dialokasikan pemerintah pada tiga pos utama pembiayaan bidang pendidikan dasar, yakni sumber daya manusia (SDM), sarana dan prasarana, serta biaya operasional pendidikan.
Jika pembiayan pos SDM sudah jelas dipecahkan dari peningkatan gaji dan tunjangan lain, maka kebutuhan dari sisi sarana dan prasarana juga disiapkan. Tahun ini, dianggarkan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk SD sebesar Rp. 47,525 miliar yang dapat dialokasikan untuk pemeliharaan 530 lokal kelas SD.
Sedangkan dari sisi pembiayaan operasional pendidikan, dana Bantuan Operasional Siswa (BOS), tahun ini ditetapkan naik rata-rata 50 persen dari tahun sebelumnya. Besaran dana BOS didukung oleh anggaran DOP (SD) sebesar Rp. 2,3 miliar. Sedangkan pada jenjang SMP dianggarkan dana pelayanan KBM dan administrasi perkantoran di sekolah ke masing-masing satuan pendidikan. Akumulasi BOS ditambah anggaran-anggaran tersebut di atas, melampaui indeks kebutuhan biaya pendidikan dasar sebagaimana hitungan DBE-USAID.
Jika kemudian para guru dan pelaku pendidikan menilai ada pos pembiayaan lain yang belum ter-cover, maka justru di sinilah pentingnya payung hukum yang telah dipersiapkan itu. Bagaimanapun diperlukan kepastian pemecahannya. Bupati berharap semua ini cukup memberi penjelasan bahwa pendidikan tanpa memungut biaya sangat logis diterapkan. Dengan demikian, Oemar Bakrie tak kendur semangat untuk tetap memberikan yang terbaik bagi masa depan bangsa. Terlebih, perhatian pada bidang pendidikan di Jepara memang sangat tinggi.
Di luar pendidikan dasar, pada jenjang pendidikan yang lain dukungan anggaran telah dipersiapkan untuk peningkatan mutu pendidikan di Jepara. Anggaran ini di-break down pada berbagai program, baik program PAUD, program pendidikan nonformal, program peningkatan mutu pendidikan dan tenaga kependidikan, program manajemen pelayanan pendidikan, maupun program pendidikan menengah yang semuanya terdistribusi dalam berbagai kegiatan.
Melalui APBD tahun 2009, Pemkab Jepara mengalokasikan total anggaran urusan pendidikan sebesar Rp. 105 miliar lebih, belum termasuk gaji tenaga pendidik. Jumlah ini setara dengan 13,13 persen dari seluruh belanja APBD 2009 sebesar Rp. 804,5 miliar. Artinya, total anggaran urusan pendidikan yang dialokasikan di Jepara jauh lebih besar dari alokasi minimal yang diamanatkan UUD 1945 sebesar 20 persen. Di Jepara, gaji seluruh tenaga kependidikan tahun ini mencapai Rp. 266.250.586.000,- atau 33 persen lebih. Dengan demikian, total anggaran urusan pendidikan yang dialokasikan Pemkab Jepara pada tahun ini mencapai 46,22 persen.
Sedemikian besar perhatian Bupati Hendro Martojo pada urusan pendidikan itu, maka program pendidikan tanpa memungut biaya, diharapkan tak mengendurkan semangat Oemar Bakrie dalam mengabdi untuk mencerdaskan bangsa. Dalam posisi ini, secara khusus penulis ingin menggarisbawahi keberadaan para Oemar Bakrie senior yang menjadi sangat penting. Bukan berarti Oemar Bakrie baru adalah penganut materialis, namun rekam sejarah telah membuktikan bahwa Oemar Bakrie senior mengabdi karena panggilan jiwa. Mereka menjadi pendidik murni karena keinginan mencerdaskan anak bangsa. Mereka gigih untuk hanya memberi, tidak berharap. Bukan karena harta, tahta, dan bukan pula tanda jasa. Jika semangat mengabdi ini terus terwariskan kepada Oemar Bakrie-Oemar Bakrie baru, maka kita bisa berharap bangsa ini akan menjadi bangsa yang maju. (***)
Penulis adalah Reporter Radio Kartini dengan nama udara Indra Sadewa.
Diterbitkan di Majalah gelora Bumi Kartini, Maret 2009
Kapolda ijinkan Suporter Saksikan Copa
Persijap Tak Mau Turun Peringkat
Siswi Asal Jepara Perkuat Jateng di O2SN
03 Juni 2009
Jepara Lima Kali Raih Adipura
Jatidiri Jepara sebagai kota yang bersih dan hijau (green and clean city) semakin kokoh. Jum’at (5/6) besok, daerah di ujung utara Pulau Jawa ini akan kembali menerima penghargaan bangun praja (Piala Adipura) dari presiden Republik Indonesia. “Insyallah kami akan hadir langsung ke istana negara untuk menerima penghargaan ini,” ungkap Bupati Jepara Drs. Hendro Martojo, MM di Radio Kartini Jepara, Rabu pagi (3/6). Penerimaan piala dilakukan dalam rangkaian puncak peringatan nasional hari lingkungan hidup sedunia.
Adipura yang diraih Jepara tahun ini merupakan yang kelima beruntun pada masa reformasi. Sejak mengikuti penilaian program bangun praja tahun 2005, Jepara yang masuk kategori kota sedang tak pernah putus menerima penghargaan.
“Penghargaan ini patut kita syukuri. Pada era reformasi, tidak mudah bagi sebuah daerah untuk mendapatkan (adipura) lima kali berturut-turut,” kata Bupati Hendro Martojo.. Namun, kata bupati, penghargaan ini bukanlah tujuan dari penataan lingkungan yang dilakukan. “Adipura hanya sarana. Yang terpenting adalah bagaimana kita mewujudkan sebuah daerah yang dihuni oleh masyarakat yang sejahtera, cerdas, dan bermartabat dengan penyediaan lingkungan yang bersih dan hijau.,” lanjutnya. Untuk itu, dia berharap partisipasi masyarakat untuk menjaga lingkugan yang bersih dan hijau senantiasa meningkat.
Pada masa orde baru, daerah yang lima kali menerima Piala Adipura akan mendapatkan Adipura Kencana. Dalam program bangun praja, hal itu tak dilakukan
Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Jepara berencana melakukan kirab Piala Adipura. Sehari setelah penerimaan di Jakarta, Piala Adipura akan dikirab dari Desa Gedangan Kecamatan Welahan (perbatasan Demak – Jepara) sampai ke Pendopo Kabupaten Jepara setelah melewati sejumlah jalan di dalam kota. Acara dilanjutkan dengan pemberian tali asih kepada tenaga kebersihan. Muspida dan bupati juga direncanakan makan bersama ujung tombak kebersihan kota di pendopo kabupaten.
Sementara itu, Kabupaten Jepara memperingati hari lingkungan hidup sedunia sehari lebih awal. Kamis pagi (4/6) ini, dilakukan pencanangan gerakan bersih pantai di Pantai Prawean, Desa Bandengan. Pantai ini baru saja ditetapkan sebagai tempat wisata pantai milik pemerintah desa.
02 Juni 2009
Kabupaten Kotawaringin Timur Tawarkan Rotan
Budaya Baca Rendah, Bupati Luncurkan Motor Pintar
Di era globalisasi dan arus informasi yang semakin deras, informasi merupakan kebutuhan manusia yang tidak terelakkan. Bahkan, kebutuhan akan informasi bisa disejajarkan dengan 9 kebutuhan pokok lainnya atau telah menjadi keputuhan pokok yang kesepuluh. Demikian dikatakan Bupati Jepara, Hendro Martojo pada Upacara Bendera Senin Pertama sekaligus peluncuran tiga buah Motor Pintar di halaman Kantor Bupati, senin (1/6)
Motor Pintar adalah motor roda tiga yang didesain sebagai perpustakaan keliling. Selain mampu menampung sekitar 1.500 buku, motor ini juga dilengkapi fasilitas multimedia berupa dua buah laptop, APE, dan DVD Player. Fasilitas ini juga mampu mengakses internet jika tempat “mangkal” motor ini sudah ada layanan hotspot. Pelayanan Motor Pintar ini akan menjangkau tempat-tempat strategis di wilayah Kota Jepara, seperti puskesmas, rumah sakit, pasar, terminal, dan beberapa tempat publik lainnya. Setiap unit motor pintar berharga Rp 40 juta.
Hendro Martojo mengatakan bahwa minat baca masyarakat Jepara masih sangat rendah. “Jika masyarakat negara-negara maju setiap hari mampu membaca setengah buku, masyarakat kita mungkin baru seperempat halaman. Rendahnya budaya baca membuat ilmu dan pengetahuan yang diserap masyarakat juga rendah. Padahal di tengah persaingan antardaerah dan antarnegara yang semakin kompetitif, kita membutuhkan keunggulan-keunggulan komparatif dan kompetitif agar mampu menghadapi persaingan tersebut”, tandas bupati.
Menurut Bupati, peluncuran Motor Pintar merupakan bagian dari strategi pengembangan SDM masyarakat Jepara. Sebagaimana diketahui, selain Motor Pintar Perpustakaan Daerah juga memiliki 3 unit mobil perpustakaan keliling yang melayani seluruh wilayah Jepara, 2 buah taman baca, yaitu di Jl. Diponegoro (sebelah alun-alun Jepara) dan lokasi wisata Pantai Kartini. Selain itu, juga telah dikembangkan layanan hotspot di 14 kecamatan, perpustakaan daerah, alun-alun Jepara, pendopo kabupaten, stadion Gelora Bumi Kartini, RSUD RA Kartini dan beberapa tempat lainnya. Ke depan pemerintah kabupaten juga akan menambah dua taman baca, yaitu di Perumahan Bukit Asri dan KMP Muria.
PNS Harus Netral
Sementara itu, menyongsong pelaksanaan Pemilu Presiden 8 Juli mendatang, Bupati Jepara dalam waktu dekat akan mengadakan pertemuan dengan tim kampanye ketiga pasangan calon presiden dan wakil presiden. Pertemuan dimaksudkan untuk menyamakan persepsi dan meneguhkan komitmen untuk menjaga kondusifitas, keamanan, dan ketertiban Jepara baik sebelum, saat melaksanaan maupun pascapemilu. Dengan pertemuan itu ia berharap tidak ada friksi-friksi antar partai politik pendukung maupun konstituen seperti pelaksanaan pemilu legislatif 9 April lalu.
Ia juga mewanti-wanti agar seluruh pegawai negeri sipil (PNS) di Jepara bersikap netral. Sebab, menurutnya hanya dengan netralitas tersebut, pelayanan pemerintah kepada masyarakat dapat berjalan optimal. (Wahyanto)
KPU Jepara Siapkan 2.063 TPS
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jepara memastikan jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang akan digunakan dalam pilpres 2009 mengalami penurunan. Di Kabupaten Jepara, penurunan jumlah TPS tersebut mencapai 440 buah dibanding saat pemilu legislatif 9 April yang lalu.
Kepastian turunnya jumlah TPS di Jepara disampaikan langsung oleh Ketua KPU Jepara Muslim Aisha. Menurutnya, dalam pemungutan suara pilpres 8 Juli 2009 mendatang, pihaknya hanya menyiapkan 2.063 TPS. "(Jumlah TPS) Turun 440 buah dari pemilu legislatif yang berjumlah 2.503 unit. Seluruh pemilih di Jepara akan menggunakan hak pilihnya di TPS-TPS tersebut, termasuk 180 pemilih di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Jepara," kata Muslim. Mereka akan menggunakan hak pilihnya di TPS khusu yang ditempatkan di rumah tahanan tersebut.
"Seluruh TPS akan kami tempatkan terutama dengan mempertimbangkan kemudahan akses pemilih untuk menjangkau TPS," lanjutnya.
Menurunnya jumlah TPS terjadi karena Daftar Pemilih Tetap (DPT) di setiap TPS akan ditambah. Jika pada pemilu legislatif jumlah DPT per TPS maksimal 350 pemilih, maka pada pilpres mendatang naik menjadi maksimal 500 pemilih per TPS. Berdasarkan Pasal 113 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, pemilih untuk setiap TPS berjumlah maksimal 800 pemilih. KPU Jepara menetepkan akan maksimal 500 pemilih, selain agar tak bertentangan dengan regulasi di atas, juga disesuaikan dengan kesepakatan di Jawa Tengah.
Di Jepara, pilpres 2009 akan diikuti oleh 813.802 pemilih. Jumlah ini didasarkan pada penetapan akhir DPT pada 24 Mei 2009 yang telah diperbaiki sampai 29 Mei 2009. Saat penetapan tanggal 24 Mei 2009 DPT sebenarnya berada pada angka 813.696. Dengan demikian terpadat 106 nama tambahan yang masuk selama perpanjangan perbaikan DPT. Perpanjangan masa perbaikan DPT dilakukan sesuai dengan Edaran KPU Nomor 918/kpu/V/2009, tanggal 20 Mei.Sedangkan DPT Jepara pada pemilu legislatif yang lalu adalah 808.800 pemilih.
SMA 1 Jepara kini RSBI
Kepala Seksi SMA/SMK di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Jepara Tika Kartika, S.Pd., ketika ditemui di kantornya Senin siang (1/6) mengatakan, SMA yang akhirnya ditetapkan memperoleh status RSBI adalah SMA Negeri 1 Jepara. Penetapan dilakukan oleh Direktur Pembinaan SMA pada Dirjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Depdiknas. Untuk mempersiapkan implementasi peningkatan mutu sekolah menuju Sekolah Berstandar internasional (SBI) tersebut, kata Tika, pihak sekolah dan dinas telah mengikuti Workshop review rencana pengembangan sekolah di Bogor pada 26-28 Mei 2009.
"Penerimaan siswa baru RSBI akan dilakukan lebih awal dari sekolah lain," kata Tika.
Terpisah, pihak SMA Negeri 1 Jepara telah mempersiapkan penerimaan siswa baru di kelas X RSBI. Kepala SMA Negeri 1 Jepara Nur Ralim melalui Wakasek kurikulum Bambang Supriyanto menuturkan, seluruh rombongan belajar yang baru merupakan bagian dari RSBI di sekolahnya. "Pendaftaran peserta Didik (PPD) akan kami lakukan mulai 16 Juni sampai 18 Juni 2009 untuk 10 kelas atau rombongan belajar," kata Bambang.
Secara nasional, telah terdapat tiga ratus SMA di Indonesia yang berstatus RSBI. Sebanyak dua ratus di antaranya telah ada sampai tahun 2008. Dari seratus sekolah tambahan yang ditetapkan tahun ini termasuk SMA Negeri 1 Jepara, sebelas di antaranya berada di Jawa Tengah, baik sekolah negeri maupun swasta.
Peluang ke Semifinal Copa tetap Dikejar
"Meski sejak awal Persijap tak dibebani target khusus dalam ajang liga, namun setiap kesempatan yang mungkin diraih akan kami dimaksimalkan," kata Wakil Sekretaris Tim Nur Jamil. Manajemen menekankan agar Persijap semaksimal mungkin berupaya meraih kesempatan lolos ke semifinal.
"Caranya, Persijap harus bisa menang dengan selisih dua gol pada leg kedua perempat final yang akan digelar di stadion Gelora Bumi Kartini, tanggal 13 Juni mendatang," lanjut staf sekretariat DPRD Jepara. Jika mampu menyisihkan Persitara, di semifinal Persijap kemungkinan ditunggu Sriwijaya Fc yang telah mengantongi kemenangan 5 – 0 dari Persibo Bojonegoro pada leg pertama.
Persijap yang sudah berlaga di perempat final copa musim ini, telah mencatat rekor lebih baik dari tiga edisi copa sebelumnya. Sebelumnya, prestasi maksimal Laskar Kalinyamat baru lolos ke 16 besar. Jika mampu mengatasi Persitara, rekor tahun ini menjadi lebih tajam lagi.
Senin sore, anak asuh Junaidi kembali berlatih setelah diliburkan sepulang dari Lamongan. Namun latihan ini bukan disiapkan untuk pertandingan copa melainkan Liga Super Indonesia. Persijap masih menyisakan dua pertandingan di kandang lawan, masing-masing menghadapi Persik Kediri di Kediri (6/6) dan (10/6). Hampir pasti jadwal ini tak akan berubah lagi karena jadwal tersebut sudah berdasarkan perubahan jadwal terakhir dari BLI. Di luar itu, Persijap masih menunggu keputusan PSSI terakit pertandingan ulang dengan PSIS Semarang yang telah dibatalkan.Setelah beberapa kali dijadwal ulang, BLI akhirnya menetapkan jadwal ulang Salasa (2/6) ini. Namun PSIS Semarang tak kunjung memberikan informasi tempat pertandingan dan kesiapannya. Sesuai aturan yang ditetpkan BLI, tuan rumah yang gagal menggelar pertandingan akan dikenai sansi walk over (WO).