Seluruh BUMD dan Bank Jateng dapatkan Tambahan Modal dari APBD

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Kabupaten Jepara tahun depan akan mendapat tambahan modal. Kondisi ini terjadi seiring rencana Pemerintah Kabupaten Jepara yang akan melakukan penyertaan modal di lembaga profit tersebut. Rencana ini tertuang dalam Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang APBD 2010 yang diajukan Bupati Jepara Drs. Hendro Martojo, MM di depan rapat paripurna DPRD Jepara, awal pekan ini (23/11).

Menurut bupati, seluruh BUMD milik Pemerintah Kabupaten Jepara direncanakan mendapat tambahan modal ini. BUMD tersebut terdiri dari PD. BPR Jepara Artha sebesar Rp. 2,2 miliar, PD BPR BKK Jepara sebesar Rp. 550 juta, serta masing-masing Rp. 1,1 miliar untuk Perusda Aneka Usaha dan PDAM. Selain itu, penyertaan modal juga dilakukan di BUMD milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, yakni Bank Jateng sebesar Rp. 613,8 juta. Dengan demikian, seluruh penyertaan modal berjumlah Rp. 5,56 miliar.
Jumlah ini masih lebih rendah disbanding alokasikan sebesar Rp. 10,3 miliar yang ditempatkan pada pos pengeluaran pembiayaan. Selisih ini direncanakan diberikan kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman modal bergulir.
“Penyertaan modal kepada BUMD diberikan sebagai amanat dari Perda Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Jepara pada BUMD se-Kabupaten Jeparadan Bank Jateng,” kata bupati.
Jumlah pengeluaan pada pos pembiayaan sebesar Rp. 10,3 miliar itu sebenarnya jauh lebih rendah dibanding seluruh penerimaan pembiayaan yang berjumlah sebesar Rp. 37,9 miliar. Namun Rp. 27,5 miliar dari penerimaan ini harus dialokasikan untuk menjaga keseimbangan APBD 2010.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, RAPBD 2010 akan mengalami defisit sebesar Rp. 27,5 miliar. Dari pendapatan daerah yang hanya sebesar Rp. 747,5 miliar, tahun depan, seluruh belanja daerah dipekirakan menghabisakan anggaran sebesar Rp. 775 miliar.(***)

Termasuk Gaji Tenaga Pendidik, Belanja Pendidikan Capai 47,84 Persen Anggaran

Menempatkan urusan pendidikan sebagai prioritas pembangunan, berdampak pada besarnya anggaran yang harus disediakan. Dari total belanja APBD yang hanya Rp. 775 miliar, belanja urusan pendidikan ternyata telah menghabiskan Rp. 370,8 miliar. Jumlah ini sebanding dengan 47,84 persen dari total belanja APBD 2010.

Besaran belanja ini diungkapkan Bupati Jepara Drs. Hendro Martojo, MM ketika menyampaikan RAPBD 2010 kepada DPRD Jepara. Rapat paripurna digelar awal pekan (23/11) ini di DPRD Jepara. Jumlah belanja pendidikan yang mencapai 47,84 persen tersebut jauh melampaui batas minimal 20 persen, sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar.
Besarnya prosentasi belanja pendidikan terjadi karena seluruh komponen belanja urusan ini ikut dihitung, termasuk belanja tidak langsung. Komponen belanja tidak langsung itu adalah gaji tenaga kependidikan, subsidi bantuan dalam rangka penugasan untuk Biaya Operasional Satuan Pendidikan, hibah, serta bantuan sosial pendidikan yang mencapai Rp. 349 miliar. Dengan demikian, tari total belanja langsung urusan pendidikan hanyalah Rp. 21,5 miliar.
Akibatnya, belanja langsung urusan pendidikan masih kalah dengan belanja langsung tiga urusan lain, yakni otonomi daerah sebanyak Rp. 61,5 miliar, kesehatan yang mencapai Rp. 52 miliar, serta belanja langsung pekerjaan umum sebesar Rp. 24,7 miliar. Sedangkan belanja langsung urusan lain mendapat alokasi beragam.
Secara definitif, besar anggaran ini masih mungkin berubah. Setelah disampaikan awal pekan ini, saat ini RAPBD 2010 masih dalam pembahasan di DPRD Jepara. Lembaga legislasi tersebut mengagendakan rapat paripurna pengambilan keputusan pada 10 Desember 2009 mendatang. Jika terealisasi, maka penetapatan APBD di Jepara kembali bisa berlangsung sebelum tahun anggaran berjalan. (***)

Atlet Jepara Sumbang Emas untuk Jateng

Prestasi atlet cacat asal Jepara patut mendapat apresiasi dari berbagai kalangan. Tak hanya di tingkat regional, namun juga di tingkat nasional. Hal ini dibuktikan dari ajang Pekan Olahraga Pelajar Nasional (Popcanas) yang baru saja dilaksanakan di Jogjakarta pada 19 – 23 November. Dalam event tersebut, atlet asal Jepara ikut menyumbangkan satu medali emas bagi kontingen Jawa Tengah.
Sumbangan satu emas diperoleh dari cabang olahraga tennis meja, tepatnya pada nomor tunadaksa upper putra. Medali bergengsi itu dipersembahkan oleh Ahmad Miftahul Jamil, siswa SMU Islam Jepara. Hasil ini ikut mengantarkan kontingen Jawa Tengah menempati peringkat ketiga dengan perolehan tujuh emas, empat perak, dan delapan perunggu.
Peringkat pertama ditempati Sumatera Selatan dengan perolehan 15 emas, 9 perak dan 8 perunggu. Sedangkan peringkat kedua diduduki Sulawesi Utara dengan 11 emas, 5 perak dan 3 perunggu.
Pada ajang tersebut Jepara sebenarnya mengirimkan dua wakil untuk melengkapi kontingen Jawa Tengah menjadi 22 atlet. “Namun M. Mustakim dari SMP Al-Maarif yang turun di nomor lari 100 meter CP Putra, hanya menempati peringkat kelima,” kata Miftakhul Faizin, Sekretaris Badan Pembina Olahraga Cacat (BPOC) Jepara, yang mejadi salah satu dari empat official Jawa Tengah.
Melihat persiapan dan semangat yang ditunjukkan selama persiapan, Faizin mengaku bersyukur atas hasil ini. Apalagi jika melihat hasil Pekan olahraga Cacat Provinsi (Porcatprov) di Solo belum lama ini, yang menempatkan Jepara di peringkat keempat.

APBD Jepara Turun Rp. 31 Miliar

• Gaji Pegawai Kuras 56 Persen Anggaran
Kemampuan APBD Kabupaten Jepara dalam membiayai pembangunan diperkirakan terus menurun. Selain pengaruh inflasi, nominal anggaran belanja secara nyata juga mengalami penurunan. Hal ini tercermin dari Ranperda ABPD Kabupaten Jepara tahun 2010, yang disampaikan Bupati Jepara Drs. Hendro Martojo, MM kepada DPRD Jepara, Senin (23/11). Penyampaian Ranperda APBD 2010 dilakukan dalam rapat Paripurna DPRD Jepara, di Tamansari. Selain bupati dan wakil bupati H. Ahmad Marzuqi, rapat paripurna juga dihadiri unsur muspida, serta para pejabat di lingkungan Pemkab Jepara.
Saat menyampaikan Nota Keuangan, Hendro Martojo mengatakan alokasi belanja tahun depan adalah sebesar Rp. 775 miliar. Jumlah ini berarti turun Rp. 31 miliar lebih atau mencapai 3,89 persen dibanding APBD tahun 2009.
“Hal ini terjadi karena perkiraan SILPA tahun 2009 yang bisa digunakan untuk belanja pada tahun 2010 tidak sebesar tahun sebelumnya,” katanya. Selain itu, belanja yang berasal dari bantuan provinsi juga belum ditetapkan. Hal ini terjadi karena saat APBD Kabupaten Jepara tahun 2010 disusun, belum ada informasi atau penetapan alokatif dari provinsi.
Total belanja itu sendiri, hanya Rp. 277,45 miliar di antaranya yang akan dialokasikan untuk belanja langsung. Jumlah ini hanya 29,34 persen dari seluruh belanja. Sedangkan Rp. 547,6 miliar atau 70,66 persen sisanya, dialokasikan untuk belanja tidak langsung. Menurut bupati, sebagian besar belanja tidak langsung tersebut digunakan untuk gaji pegawai yang mencapai Rp. 434,48 miliar. Jumlah ini berarti 56,06 persen dari seluruh APBD. Tingginya beban gaji pegawai, di antaranya terjadi karena kenaikan gaji PNS sebesar 5 persen pada 2010, gaji dan tunjangan DPRD, gaji dan tunjangan kepala dan wakil kepala daerah, serta biaya pungutan pajak daerah.
Meski alokasi belanja tersebut sudah turun dari tahun sebelumnya, ternyata tetap tak mampu diimbangi dengan nominal pendapatan daerah. Menurut bupati, pendapatan daerah pada tahun 2010 hanya sebesar Rp. 747,5 miliar. Hal ini menyebabkan APBD Jepara mengalami defisit sebesar Rp. 27,5 miliar. Defisit ini direncanakan ditutup dari surplus pembiayaan daerah.
Pendapatan daerah ini sendiri sebenarnya masih mungkin meningkat. Menurut bupati, saat APBD Jepara Tahun 2010 disusun, pemerintah pusat belum menetapkan seluruh pagu dana perimbangan. “Karena itulah, penyusunan APBD 2010 masih menggunakan asumsi pagu definitif tahun sebelumnya”, lanjutnya. Hal ini dimaksudkan agar RAPBD dapat ditetapkan tepat waktu. Selama ini, APBD Kabupaten Jepara memang ditetapkan sebelum tahun anggaran berjalan.
Pemerintah Kabupaten Jepara menetapkan tujuh prioritas pembangunan pada tahun 2010. Prioritas tersebut adalah: peningkatan peran fungsi pendidikan secara optimal; meningkatkan fungsi kesehatan secara nyata melalui peningkatan kinerja pelayanan kesehatan; serta penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat baik yang berdimensi sosial maupun dimensi ekonomi.
Prioritas pembangunan berikutnya adalah peningkatan kualitas penyediaan fasilitas umum / infrastruktur; penciptaan dan perluasan kesempatan kerja melalui peningkatan kinerja investasi daerah; dan peningkatan kinerja ekonomi yang berbasis pada ekonomi lokal serta sektor-sektor unggulan daerah yang mempunyai daya saing tinggi untuk peningkatan pemerataan dan pertumbuhan ekonomi daerah. Sedangkan prioritas pembangunan terakhir adalah peningkatan kualitas sektor pertanian dalam arti luas.

BMPS Jepara Miliki Pengurus Kecamatan

Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Kabupaten Jepara menjadi BMPS pertama di Indonesia yang memiliki pengurus sampai di tingkat kecamatan. “Sabtu lalu (6/6), kami telah melantik 16 pengurus BMPS Komisariat Kecamatan se-Kabupaten, termasuk dari Kecamatan Karimunjawa” kata Ketua BMPS Kabupaten Jepara H. Wuryantoyo, S.Pd.I. Pelantikan berlangsung di Sekretariat BMPS, Jl. Ratu Kalinyamat nomor 1. BMPS merupakan sebuah badan kerja sama berbagai organisasi penyelenggara perguruan swasta di Indonesia.
“Saat ini kami menaungi 935 sekolah dan madrasah swasta se-Kabupaten Jepara milai dari TK/RA sampai SMA/SMK/MA,” urai Wuryantoyo.

Pelantikan komisariat kecamatan ini merupakan salah satu program kerja BMPS Jepara tahun ini. Program lain yang baru saja diselesaikan adalah melengkapi pengurus sampai tingkat kecamatan. Di samping itu, terdapat sejumlah program lain termasuk fasilitasi sertifikasi guru non-PNS di daerah. “Jatah sertifikasi guru non-PNS di Jepara memang dilaksanakan bersama BMPS,” lanjutnya.
Lebih lanjut, wakil sekretaris BMPS Jepara M. Hamdun bersama bendahara Drs. H. Achmad Soleh menuturkan, kepastian bahwa komisariat BMPS di Jepara adalah pengurus kecamatan yang pertama di Indonesia, diperoleh berdasarkan koordiansi dengan pengurus pusat. “Mungkin masih satu-satunya,” kata Hamdun.
Pelantikan pengurus komisariat ini sendiri dilakukan di sela-sela acara rakorprov BMPS Provinsi Jawa Tengah wilayah Pati. Peserta rakor terdiri dari ketua dan sekretaris BMPS kabupaten di eks-Karesidenan Pati, pengurus pleno dan harian BMPS Kabupaten Jepara, serta pengurus BMPS komisariat kecamatan se-Kabupaten Jepara.
“Seluruhnya berjumlah 140 orang,” kata Hamdun.
Selain penjelasan organisasi dari ketua BMPS Kabupaten Jepara, peserta juga menerima materi komitmen BMPS dalam mengawal implementasi PP. No. 74 Tahun 2008 terkait peningkatan kinerja dan kesejahteraan guru. Materi ini disampaikan langsung oleh Ketua BMPS Provinsi Jawa tengah Drs. H. Soebagyo Brotosedjati, M.Pd yang juga Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Jawa Tengah.
Sementara itu, Bupati Jepara Drs. Hendro Martojo, MM yang hadir pada acara tersebut menegaskan komitmen Pemkab Jepara dalam memajukan pendidikan di daerah. “Jika tahun lalu anggaran pendidikan masih berada pada angka Rp. 98 miliar, tahun ini telah mencapai Rp. 105 miliar,” katanya.
Sampai dengan tahun ini, anggaran penopang BOS dalam bentuk program kegiatan belajar mengajar dan pelayanan teknis kantor untuk SMP yang dianggarkan dari APBD, hanya menjangkau SMP negeri. Mulai tahun depan bupati menjanjikan anggaran serupa bagi SMP dan MTs swasta. “Semoga kemampuan daerah mencukupi dan mendapat persetujuan dewan. Jadi sama dengan SD dan MI swasta,” kata bupati sambil melirik Nurul Aini, SIP, S.Pd, MM, anggota DPRD Jepara yang juga hadir.
Pada level SD dan MI, anggaran semacam ini memang telah ada untuk negeri dan swasta. Melalui program biaya penunjang teknis tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dan DOP, APBD tahun 2008 mengalokasikan angka Rp. 2,3 miliar.
Perhatian untuk pendidikan swasta tidak hanya dalam bentuk bantuan bagi lembaga pendidikannya. “Seperti tahun ini, kami juga memberi bantuan kesejahteraan bagi guru-guru swasta mulai dari TPQ sampai SLTA,” tandas bupati. Jumlah anggaran yang disediakan adalah Rp. 3 miliar.

Desain dan Kualitas, Kata Kunci Menangi Persaingan di Pasar Internasional

Semakin banyaknya produsen baru di berbagai negara menjadikan persaingan furniture di pasar internasional semakin ketat. Meski demikian, Bupati Jepara Drs. Hendro Martojo, MM tetap yakin, tiga atau empat tahun mendatang mebel Jepara kembali mampu memenangi persaigan merebut pasar sebagaimana pada puncak kejayaan tahun 2007 - 2008. Hal ini disampaikan bupati saat menghadiri deklarasi dan Musda I Asosiasi Pengrajin Kecil Jepara (APKJ), Selasa (9/6). Deklarasi dan Musda berlangsung di gedung Jepara trade and Tourism Center (JTTC) Rengging....

Menurutnya, masyarakat Jepara memiliki bakat alam yang tidak dimiliki produsen dari negara pesaing seperti Malaysia, Vietnam, dan China. ”Kalau ini kita manfaatkan untuk komitmen menjaga kualitas produk, maka pasar internasional akan kembali kita rebut,” kata bupati.
Selain kualitas, desain produk disebutnya menjadi kunci lain dalam memenangi perebutan pasar. Dalam hal desain, Pemkab Jepara telah melakukan langkah-langkah strategis, termasuk pendirian gedung JTTC. ”Desain center merupakan salah satu fungsi fasilitas ini,” katanya. Setiap tahun, Pemkab Jepara bekerja sama dengan Asosiasi Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (Asmindo) Komda Jepara selalu mengadakan lomba desain mebel melalui JFDC (Jepara Furniture and Craft Design Center). Sedangkan upaya agar produk Jepara tak dipatenkan pihak lain, pihaknya telah melakukan pematenan terhadap 99 jenis motif ukir Jepara.
”Dengan upaya itu lkita bisa berharap mebel Jepara kembali seperti pada masa jaya tahun 1997 – 1998,” katanya. Pada saat itu, ekspor mebel Jepara memang berada pada angka tertinggi. Nilai ekspor sempat menyentuh angka US $ 200 juta. Titik nadir ekspor industri ini terjadi pada 2001 yang hanya US $ 64 juta lalu berlahan naik sampai menyentuh angka US $ 160 juta pada tahun 2004. ”Namun sekarang hanya berada pada angka US $ 109 juta,” tandas bupati.
Sementara itu, APKJ memiliki misi untuk memperbaiki kemandirian anggota-anggotanya dalam bertahan menghadapi persaingan pasar global melalui pembentukan harga pasar yang berkeadilan, memfasilitasi akses terhadap kredit, dan meningkatkan posisi tawar yang lebih baik.

Semangat Oemar Bakri

Semangat Oemar Bakrie
Oleh : Sulismanto

…………..
Oemar Bakrie.... Oemar Bakrie pegawai negeri
Oemar Bakrie.... Oemar Bakrie empat puluh tahun mengabdi
Jadi guru jujur berbakti memang makan hati
Oemar Bakrie.... Oemar Bakrie banyak ciptakan menteri
Oemar Bakrie.... Oemar Bakrie profesor dokter insinyur pun jadi
Tapi mengapa gaji guru Oemar Bakrie seperti dikebiri
………….

Diciptakan oleh Iwan Fals, lagu Guru Oemar Bakrie merupakan sebuah kritik sosial atas ketidakadilan yang dialami para guru (dan PNS lain) di Indonesia. Memberi pengabdian jujur berbakti yang makan hati, mereka ikhlas meski gajinya dikebiri. Tentu bukan hanya pada tahun 1981 -saat lagu dalam album Sarjana Muda ini dirilis-, namun juga sebelumnya. Pada masa itu, lagu ini tak sekedar menjadi kritik bagi pemegang kebijakan, namun juga menjadi pengakuan atas pengabdian para guru, para Oemar Bakrie itu.
Hampir dua dekade setelah kritik Fals itu, barulah sejarah mencatat kenaikan gaji guru dalam jumlah signifikan. Ketika itu, pemerintah menaikkan gaji pegawai sebesar 200 persen. Titik tolak itu kemudian diikuti kenaikan-kenaikan berikutnya. Puncaknya, tahun ini pemerintah menetapkan gaji guru pada golongan terendah menjadi minimal Rp. 2 juta! Ini belum termasuk tunjangan profesi, sertifikasi, dan tunjangan-tunjangan lain.
“Guru tidak sejahtera adalah masa lalu. Sekarang guru sudah sejahtera,” demikian menurut Drs. Sulistiyo, M.Pd, Ketua Umum PP Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI ketika bertemu dengan para guru di Jepara, belum lama ini.
Harus dipahami bahwa peningkatan gaji Oemar Bakrie bukanlah sesuatu yang berlebihan. Sejak baheula mereka telah memberikan apa saja demi masa depan bangsa. Sedangkan gaji yang mereka terima tidak seberapa. Bahkan, sekedar hidup layak sekalipun, jumlah yang mereka terima sungguh jauh di bawahnya. Jumlah yang benar-benar tak sebanding dengan cucur keringat, tetes air mata, dan kesabaran menjauhkan segala keluh-kesah.
Menilik gores tinta sejarah itu, maka kenaikan gaji Oemar Bakrie diharapkan semakin memacu semangat mereka dalam mengabdi. Apalagi, sang Pahlawan Tanpa Tanda Jasa adalah tempat bergantung para orang tua, ketika dihadapkan pada kenyataan bahwa mereka hanya mampu menitipkan masa depan anak-anaknya. Jika itu yang terjadi, masyarakat Jepara boleh optimis dalam menatap kebijakan pendidikan gratis di Jepara. Boleh juga masyarakat yakin dengan masa depan anak-anaknya.
Seperti diketahui, keinginan lama untuk menggratiskan pendidikan di Jepara, tahun ini direalisasikan oleh Bupati Jepara Drs. Hendro Martojo, MM. Menurutnya, pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional memberi amanat kepada pemerintah dan pemerintah daerah untuk menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar, tanpa memungut biaya. “Cepat atau lambat, seluruh kabupaten/kota di Indonesia harus melaksanakan amanat ini sebagai sebuah kewajiban,” demikian menurutnya. Untuk merealisasikan kebijakan ini, pihaknya akan mengeluarkan payung hukum.
Entah perda atau perbup, regulasi ini akan segera terbit karena sudah disiapkan cukup lama. Tentu saja sebelum Menteri Pendidikan Nasional Prof. DR. Bambang Sudibyo, MBA mengeluarkan instruksi penerbitan aturan ini kepada daerah.
Bagi bupati, awal tahun ini merupakan momen tepat dalam melaksanakan layanan pendidikan dasar tanpa memungut biaya. Hal ini terkait dengan peningkatan jumlah anggaran pendidikan yang dialokasikan pemerintah pada tiga pos utama pembiayaan bidang pendidikan dasar, yakni sumber daya manusia (SDM), sarana dan prasarana, serta biaya operasional pendidikan.

Jika pembiayan pos SDM sudah jelas dipecahkan dari peningkatan gaji dan tunjangan lain, maka kebutuhan dari sisi sarana dan prasarana juga disiapkan. Tahun ini, dianggarkan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk SD sebesar Rp. 47,525 miliar yang dapat dialokasikan untuk pemeliharaan 530 lokal kelas SD.
Sedangkan dari sisi pembiayaan operasional pendidikan, dana Bantuan Operasional Siswa (BOS), tahun ini ditetapkan naik rata-rata 50 persen dari tahun sebelumnya. Besaran dana BOS didukung oleh anggaran DOP (SD) sebesar Rp. 2,3 miliar. Sedangkan pada jenjang SMP dianggarkan dana pelayanan KBM dan administrasi perkantoran di sekolah ke masing-masing satuan pendidikan. Akumulasi BOS ditambah anggaran-anggaran tersebut di atas, melampaui indeks kebutuhan biaya pendidikan dasar sebagaimana hitungan DBE-USAID.
Jika kemudian para guru dan pelaku pendidikan menilai ada pos pembiayaan lain yang belum ter-cover, maka justru di sinilah pentingnya payung hukum yang telah dipersiapkan itu. Bagaimanapun diperlukan kepastian pemecahannya. Bupati berharap semua ini cukup memberi penjelasan bahwa pendidikan tanpa memungut biaya sangat logis diterapkan. Dengan demikian, Oemar Bakrie tak kendur semangat untuk tetap memberikan yang terbaik bagi masa depan bangsa. Terlebih, perhatian pada bidang pendidikan di Jepara memang sangat tinggi.
Di luar pendidikan dasar, pada jenjang pendidikan yang lain dukungan anggaran telah dipersiapkan untuk peningkatan mutu pendidikan di Jepara. Anggaran ini di-break down pada berbagai program, baik program PAUD, program pendidikan nonformal, program peningkatan mutu pendidikan dan tenaga kependidikan, program manajemen pelayanan pendidikan, maupun program pendidikan menengah yang semuanya terdistribusi dalam berbagai kegiatan.
Melalui APBD tahun 2009, Pemkab Jepara mengalokasikan total anggaran urusan pendidikan sebesar Rp. 105 miliar lebih, belum termasuk gaji tenaga pendidik. Jumlah ini setara dengan 13,13 persen dari seluruh belanja APBD 2009 sebesar Rp. 804,5 miliar. Artinya, total anggaran urusan pendidikan yang dialokasikan di Jepara jauh lebih besar dari alokasi minimal yang diamanatkan UUD 1945 sebesar 20 persen. Di Jepara, gaji seluruh tenaga kependidikan tahun ini mencapai Rp. 266.250.586.000,- atau 33 persen lebih. Dengan demikian, total anggaran urusan pendidikan yang dialokasikan Pemkab Jepara pada tahun ini mencapai 46,22 persen.
Sedemikian besar perhatian Bupati Hendro Martojo pada urusan pendidikan itu, maka program pendidikan tanpa memungut biaya, diharapkan tak mengendurkan semangat Oemar Bakrie dalam mengabdi untuk mencerdaskan bangsa. Dalam posisi ini, secara khusus penulis ingin menggarisbawahi keberadaan para Oemar Bakrie senior yang menjadi sangat penting. Bukan berarti Oemar Bakrie baru adalah penganut materialis, namun rekam sejarah telah membuktikan bahwa Oemar Bakrie senior mengabdi karena panggilan jiwa. Mereka menjadi pendidik murni karena keinginan mencerdaskan anak bangsa. Mereka gigih untuk hanya memberi, tidak berharap. Bukan karena harta, tahta, dan bukan pula tanda jasa. Jika semangat mengabdi ini terus terwariskan kepada Oemar Bakrie-Oemar Bakrie baru, maka kita bisa berharap bangsa ini akan menjadi bangsa yang maju. (***)


Penulis adalah Reporter Radio Kartini dengan nama udara Indra Sadewa.
Diterbitkan di Majalah gelora Bumi Kartini, Maret 2009

Kapolda ijinkan Suporter Saksikan Copa

arapan publik sepakbola Jepara untuk memberi dukungan langsung kepada timnya yang akan bertanding pada leg kedua perempat final copa terkabul. Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Jawa Tengah Irjen. Pol. Drs. Alex Bambang Riatmodjo, Ph.D akhirnya mengeluarkan ijin pertandingan dengan penonton. Persijap akan menjamu Persitara Jakarta Utara Sabtu (13/6) mendatang pada leg kedua babak perempat final copa Djie Sam Soe.Ijin pertandingan copa tersebut diterima panpel pertandingan Persijap Senin siang (13/6). Ketua Panpel Sutejo sesaat setelah menerima rekomendasi dari Polda langsung mengabarkan hal tersebut. Dia mengaku bahagia karena penonton diijinkan datang ke stadion sehingga dapat memberikan support kepada Evaldo dkk.Ditemui terpisah, Wakil Sekretaris Tim Nur Jamil juga membenarkan hal tersebut. Kehadiran penonton akan sangat membantu persijap yang ingin lolos ke semifinalUntuk dapat lolos ke semifinal copa, Persijap harus mampu mengatasi perlawanan Persitara dengan keunggulan minimal dua gol. Pada leg pertama yang digelar di Lamongan akhir bulan lalu, Perijap kalah dengan skor 1 – 0. Persitara menggunakan stadion Surajaya Lamongan sebagai home base karena Polda Metro Jaya tak mengeluarkan ijin keramaian di Jakarta.

Persijap Tak Mau Turun Peringkat

Manajemen Persijap tak mau timnya mengalami penurunan peringkat pada klasemen akhir Liga Super Indonesia musim ini. Menyisakan satu pertandingan terakhir, saat ini Persijap berada di peringkat sepuluh klasemen sementara. Namun jika dalam pertandingan terakhir menghadapi tuan rumah Arema, Rabu (10/6), Evaldo cs sampai menelan kekalahan, maka peringkatnya dipastikan turun satu strip pada klasemen akhir, digeser Arema MalangTekad untuk bertahan setidaknya di peringkat sepuluh klasemen akhir ini, disampaikan ditegaskan oleh Wakil Sekretaris Tim Nur Jamil.

Nur Jamil menuturkan, target ini hanya bisa dicapai jika dalam pertandingan menghadapi Arema Persijap bisa memetik kemenangan atau setidaknya mengulang hasil imbang 1 – 1 seperti ketika bertanding di Kediri, Sabtu lalu. Menurut Nur Jamil, pihaknya tak akan main-main dengan target ini. Untuk itu, manejemen akan melakukan pembicaraan dengan pelatih Junaidi. Hal ini terkait dengan posisi sulit yang dialami Persijap. Saat menghadapi Arema Rabu besok, Persijap dipastikan tak akan diperkuat striker andalam Pablo Frances yang menjalani hukuman akumulasi kartu kuning. Demikian pula dengan gelandang Enjang Rohiman. Sedangkan pelatih Junaidi mengisyaratkan akan memarkir sejumlah pemain inti lainnya untuk menjaga kebugaran pada pertandingan berikutnya.

Manajemen Persijap nampaknya perlu kejelasan terkait strategi, terutama dikaitkan dengan kebugaran pemain karena pertandingan lebih penting sudah menghadang. Sabtu (13.6) depan, Laskar Kalinyamat harus bentrok dengan Persitara Jakarta Utara dalam partai hidup mati di leg kedua perempat final Copa. Manajemen ingin tahu strategi Junaidi dalam menjaga performa tim menghadapi dua pertandingan ini.Sementara itu, hingga saat ini Persijap belum memperoleh kepastian terkait laga dengan PSIS Semarang. Setelah diputuskan diulang pada 2 Juni yang lalu, pada akhirnya tuan rumah PSIS Semarang tak menggelar pertandingan. Sejauh ini, Komdis PSSI belum mengeluarkan keputusan apakah pertandingan 15 Pebruari 2009 yang lalu akhirnya disyahkan atau Persijap dinyatakan menang WO karena PSIS tak bisa menggelar pertandingan ulangan. Namun, dalam klasemen yang dirilis situs resmi BLI, pertandingan awal dianggap sah karena jumlah pertandingan Persijap sudah dicantumkan 33 kalidengan 10 hasil seri.

Siswi Asal Jepara Perkuat Jateng di O2SN

Salah satu siswi asal Jepara akan menjadi bagian dari kontingen Jawa Tengah untuk Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) tahun 2009. Siswi yang ikut memperkuat kontingen Jawa Tengah pada O2SN tahun ini adalah Larisa Parama Adam dari SMA Negeri 1 Jepara. Kepala Seksi SMA/SMK di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Jepara Tika Kartika, S.Pd. mengatakan, Risa terpilih menjadi wakil Jawa Tengah setelah memenangi seleksi di tingkat provinsi.

Untuk mempersiapkan diri dalam event tersebut, kata Tika, Risa saat ini sedang mengikuti pelatihan yang dijalankan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah. Risa bergabung dalam pembinaan sejak tanggal 29 Mei sampai tanggal 12 Juni.

O2SN akan dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 14 – 20 Juni 2009. Dalam even ini kontingan Jawa Tengah akan turun di 22 nomor pada 5 cabang olahraga yang dipertandingkan. Larisa Parama Adam sendiri akan turun di cabang atletik, tepatnya pada nomor loncat tinggi putri.